Tegaskan PDIP Bukan Oposisi atau Koalisi, Megawati: Kita Partai Ideologis, Berdiri di Atas Kebenaran
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak menjadi oposisi. Ia juga menegaskan, PDIP tak ambil posisi sebagai partai koalisi pemerintahan.
Hal itu diungkapkan Megawati saat berpidato di acara penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025). "Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI ini menegaskan, PDIP merupakan partai ideologis dan berpihak pada rakyat. Ia berkata, PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintah.
Baca Juga: Dasco Bagikan Momen Bertemu Megawati, Puan, dan Prananda Prabowo
"Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.Megawati menegaskan bahwa PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Namun, ia memastikan partainta akan bersikap tegas dan mengkritik jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.
"Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan," kata putri Bung Karno itu.
Megawati menekankan, keberpihakan PDIP bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan. "Bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno," tegasnya.
Dia mengingatkan, demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antarelite politik. Menurut Megawati, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
"Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah."
