Basarnas Belum Punya Alat Sonar Memadai Cari Lokasi KMP Tunu Pratama Jaya

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkap bahwa ternyata Badan SAR Nasional (Basarnas) belum memiliki alat sonar memadai untuk mencari titik lokasi kapal yang tenggelam. Hal ini diketahui setelah pihaknya menggelar rapat bersama Basarnas pada hari ini.

Lasarus menyampaikan bahwa sebenarnya agenda utama rapat bersama Basarnas dalam rangka membahas anggaran. Kendati demikian, rapat tersebut juga turut membahas peristiwa tenggelamnya Kapal Tunu Pratama Jaya di Perairan Selat Bali.

"Jadi kami juga minta penjelasanlah tadi kepada Kepala Basarnas untuk menjelaskan sejauh mana operasi yang sudah dilakukan," kata Lasarus usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Baca juga: Tim SAR Lanjutkan Pencarian Puluhan Korban KMP Tunu Pratama Jaya

Tak hanya itu, kata dia, Komisi V DPR juga menanyakan ihwal upaya serta kendala apa yang ada di lapangan terkait proses operasi evakuasi tersebut. "Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam," ujarnya.

"Alat yang Basarnas punya hari ini adalah kalau sudah ditemukan baru mereka punya alat bisa mendeteksi apakah di dalam ada masih korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi mencari di mana kapal itu tenggelam Basarnas belum punya," tuturnya.

Kendala berikutnya, tutur Lasarus, ternyata SAR di Indonesia belum mempunyai operator juga terhadap alat-alat canggih ini. Sehingga mengharuskan untuk meminjam tenaga dari luar negeri.

"Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi. Salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan," kata legislator PDIP itu.Dia mengingatkan, bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam pulau-pulau. Bahkan, lautan Indonesia 2 per 3 dari luas daratan. Sehingga, potensi bencana di laut ini sangat besar.

"Oleh karenanya alat-alat utama terkait dengan kecelakaan di laut harusnya bangsa sebesar ini sudah punya. Itu kita minta tugas kepada kepala Basarnas yang baru untuk terkait dengan pengadaan,” katanya.

“Soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih pembahasan anggaran, tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang," pungkasnya.