Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Selesai: Prabowo Dipuji, Mendagri Disorot
Polemik kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) selesai. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pengembalian hak kewilayahan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Panjang, dan Lipan ke Provinsi Aceh.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan segera merevisi Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang mengatur empat pulau di Aceh masuk Sumut.
Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah Putra menilai keputusan Presiden Prabowo mengakhiri polemik empat pulau tersebut sudah tepat dan memiliki argumentasi yang penting. "Utamanya menjaga kedaulatan Aceh sebagai entitas negara-bangsa yang memang ada sejak awal berdirinya Indonesia," kata Dedi kepada SindoNews, Rabu (18/6/2025).
Baca juga: Kenapa Prabowo Turun Gunung pada Polemik 4 Pulau Aceh? Gerindra: Ada Pihak yang Menunggangi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan, Aceh sudah lebih dahulu ada dengan kemerdekaannya. Dia juga menilai keputusan Prabowo itu tepat karena terkait konsolidasi kesatuan Republik Indonesia.
"Bagaimanapun, Aceh tidak dapat dianggap sekadar provinsi yang bisa diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat seperti provinsi lain, keistimewaan Aceh adalah otonom," ungkapnya.
Dedi menganggap Aceh sepadan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, lanjut dia, Aceh jauh lebih lunak karena sukarela mengikuti tata cara politik Indonesia, di mana Yogyakarta tidak mau mengikuti secara penuh misalkan soal pemilihan gubernur.
Baca juga: Mantan Perdana Menteri GAM Bersyukur 4 Pulau Kembali ke Aceh: Kalau Tidak, Khawatir Ada Gejolak Lagi"Sehingga pemerintah pusat sudah sepatutnya menghormati Aceh dengan cara tidak menyamakan dengan Provinsi lain," tuturnya.
Dedi pun memberikan pesan kepada Mendagri Tito Karnavian mengenai polemik empat pulau yang sudah diselesaikan Presiden Prabowo tersebut. "Mendagri perlu bijaksana dan mengikuti keputusan Presiden, agar tidak ada konflik sesama bangsa sendiri," pungkasnya.
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengaku tidak kaget dengan keputusan Presiden Prabowo mengakhiri polemik tersebut. "Prabowo itu kan selalu mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan negara yang lebih besar. Jadi enggak kaget kalau keputusannya Pak Prabowo adalah 4 pulau itu adalah wilayah Aceh," kata pria yang akrab disapa Hensa ini.
Hensa juga menyoroti Mendagri Tito Karnavian. "Tapi kita harus cari tahu apa mengapa kemudian Mendagri bisa memutuskan sebaliknya, apakah tidak koordinasi dulu dengan presiden, atau gimana, apa ada agenda pribadi, gitu lho, kan mesti dijelaskan juga," pungkasnya.
