Partai Perindo Kecam Keras Pelanggaran HAM Korban Kekerasan Seksual di Sumba Barat Daya

JAKARTA, iNews.id - Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan tidak manusiawi yang diduga dilakukan oleh oknum polisi terhadap korban kekerasan seksual di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. 

Kasus ini menjadi sorotan nasional setelah korban justru mengalami pelecehan saat melapor ke kantor polisi.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Perdesaan dan Potensi Kedaerahan, Firda Riwu Kore yang juga tokoh muda berdarah NTT itu menegaskan, dugaan perilaku tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap peran aparat penegak hukum.

“Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap fungsi utama aparat penegak hukum sebagai pelindung rakyat, terlebih kepada perempuan yang datang dalam kondisi rentan dan trauma,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Firda menekankan, insiden ini jelas merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

“Peristiwa ini menjadi gambaran nyata kegagalan sistem hukum kita dalam memastikan rasa aman bagi korban kekerasan seksual. Ketika korban justru kembali dilukai dalam proses mencari keadilan, maka sudah saatnya kita melakukan koreksi serius terhadap sistem yang ada,” ujarnya.

Firda menyatakan bahwa dugaan tindakan pelaku yang saat ini telah dikenakan penahanan khusus oleh Propam Polri, serta akan diproses secara etik dan pidana karena sangat mencoreng nama baik institusi kepolisian.

“Lebih dari itu, dugaan tindakan ini mencoreng nama baik institusi kepolisian di mata publik. Kepercayaan masyarakat harus dipulihkan dengan langkah-langkah hukum yang tegas dan terbuka,” ucapnya.

Menanggapi kasus ini, Fraksi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya berkomitmen mengawal proses penanganan melalui jalur resmi, mulai dari pengawasan lembaga hingga komunikasi kelembagaan, agar korban mendapatkan keadilan penuh.

“Kami mendorong DPRD untuk memberi perhatian khusus terhadap kasus ini dan memastikan bahwa mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak diperkuat di tingkat daerah. Negara harus hadir dan memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis secara menyeluruh,” kata Firda.

Sebagai sesama perempuan dan putri daerah, Firda juga meminta perhatian khusus dari Ibu Bupati Sumba Barat Daya.

“Sebagai kepala daerah sekaligus sesama perempuan, kami percaya Ibu Bupati memiliki perhatian terhadap kasus ini dan diharapkan dapat memberikan dukungan nyata dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak di Sumba Barat Daya,” terangnya.

Firda mengingatkan bahwa kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan perempuan harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, termasuk dengan hadirnya unit layanan responsif di tingkat lokal.

“Perempuan tidak boleh menjadi korban berulang, apalagi oleh mereka yang memiliki posisi kuasa. Solidaritas penuh untuk korban. Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang yang aman dan adil bagi setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak,” ujarnya.

Firda juga menyampaikan harapannya agar Nusa Tenggara Timur dengan kekayaan budaya dan kehangatannya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi seluruh warganya, terutama perempuan dan anak-anak.