Pemerintah Diminta Ambil Langkah Strategis Tangani Polemik Tambang Raja Ampat
JAKARTA – Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah menjadi sorotan. Sebab, lokasi tambang dianggap mengancam kelestarian lingkungan. Pemerintah pun diminta untuk mengambil langkah strategis dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ketua DPP MKGR Henry Indraguna mengatakan, izin tambang diterbitkan sebelum Bahlil Lahadalia menjabat Menteri ESDM. Ia pun mendukung kebijakan Bahlil dalam upaya menyelesaikan polemik tersebut, terutama demi kepentingan masyarakat setempat.
"Tudingan terhadap Bahlil tidak berdasar dan perlu diluruskan demi menjaga objektivitas informasi publik. Saya mendorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Henry, Senin (9/6/2025).
Guru Besar Unissula Semarang itu memaklumi jika ada kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat. Di sisi lain, ia mengapresiasi Bahlil yang bergerak cepat dalam mengambil tindakan terhadap persoalan tersebut.
"Dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil dalam mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat," ujarnya.
Penambangan nikel oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara oleh Bahlil. Ia juga sebelumnya sempat menyambangi PT Gag Nikel di Pulau Gag pada Sabtu 7 Juni 2025.
Ia mengecek situasi operasi tambang. Selain itu, menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata Raja Ampat. Dikatakannya, pertambangan tidak berada dalam wilayah konservasi.
“Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya, agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan masyarakat lokal, bangsa, dan negara," ujar Henry.
Henry pun kembali menegaskan, kritik yang dilontarkan salah sasaran karena pemberian izin dikeluarkan sebelum Bahlil menjabat Menteri ESDM. "Ada dugaan kritik terhadap Bahlil dalam persoalan ini adalah serangan balik terhadap kebijakan pemerintah, yang justru memperketat izin pertambangan," pungkasnya.
