KPAI Minta Dedi Mulyadi Setop Sementara Program Pengiriman Siswa ke Barak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menghentikan sementara program pengiriman siswa ke barak militer. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan KPAI.

"Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi, terutama terkait regulasi,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Jasra menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, terutama dalam hal perubahan perilaku anak dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan anak untuk menilai apakah program tersebut efektif atau tidak.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Foto/Felldy Utama

Di sisi lain, KPAI menilai program pelatihan kedisiplinan dengan tentara berpotensi melanggar hak anak, terutama dari sisi labeling dan prinsip nondiskriminasi.

“Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus. Itu satu,” ujarnya.

Jasra juga menyoroti pelatihan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Ia menekankan bahwa melatih anak-anak berbeda dengan melatih calon tentara.

“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” pungkasnya.

Lemhannas: Pendidikan Militer Bukan untuk Anak-anak

Sebelumnya, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyoroti program pembinaan anak nakal di barak militer. Program tersebut dinilai kurang tepat diterapkan untuk anak-anak.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyampaikan pendidikan militer kurang pantas diterapkan untuk anak-anak. Pendidikan militer hanya diikuti oleh orang-orang pilihan.

"Saya ingin mengatakan bahwa pendidikan militer itu bukan untuk pendidikan bagi anak-anak yang nakal, pendidikan militer itu diikuti oleh orang-orang yang terpilih dan terbaik," kata Ace di kantornya, Selasa (20/5/2025).

Ace mengaku tak memiliki kajian khusus terkait program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Namun Lemhannas berpandangan jika pendidikan terhadap anak harus sesuai dengan proses perkembangan pertumbuhan anak.