KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menanggapi wacana partai politik (Parpol) mendapat bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya isu itu sudah pernah di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan diskusinya sudah terlalu panjang.
"Kami belum tahu apa yang nanti akan dipertanyakan. Sebenarnya kalau konsepnya pernah, DPR pernah bahas kok, bagaimana keuangan yang independen dan sebagainya. Tapi kami belum tahu. Kalau nanti TOR-nya ada, barangkali kami akan bisa punya banyak pikiran. Diskusinya dulu sudah panjang di DPR," kata Ganjar kepada wartawan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu (18/5/2025).
Ganjar menambahkan bahwa dana parpol itu pernah muncul menggunakan APBN maupun Badan Usaha Milik Partai (BUMP), namun aturannya yang perlu diperjelas.
"Macem-macem. Dulu pernah muncul pikiran dari APBN. Pernah muncul pikiran badan usaha milik Partai, sehingga dihalalkan tinggal rambu-rambunya. Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru. Nah sekarang bagaimana agar itu betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan tinggal pada pilihan. Itu akan lebih baik sih," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar partai politik (parpol) bisa mendapat bantuan dana besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu ditujukan untuk mencegah praktik korupsi.
Menurutnya, sistem politik saat ini masih membuka lebar ruang terjadinya praktik korupsi. Apalagi, kata dia, sistem politik tanah air memerlukan anggaran besar bagi seorang figur ingin menduduki jabatan publik.
"Tidak bisa kita pungkiri untuk menjadi pejabat publik dimulai dari kepala desa bahkan yang pemilihan langsung, kemudian bupati, wali kota, gubernur, bahkan di level tertinggi presiden. Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar," kata Fitroh, Sabtu 17 Mei 2025.
