Weekend Story: Rentetan Kontak Senjata TNI-Polri dan OPM Terjadi dalam Sepekan

JAKARTA, iNews.id - Rentetan peristiwa menegangkan dalam sepekan belakangan ini kembali terjadi di Tanah Papua. Personel TNI-Polri dengan Operasi Papua Merdeka (OPM) atau dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali terlibat kontak tembak. 

Dimulai pada Sabtu, 10 Mei 2025, TNI berhasil melumpuhkan salah satu tokoh kunci OPM, Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. 

Operasi yang didasarkan pada informasi intelijen ini, menurut TNI, merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Tewasnya tokoh yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ini memicu reaksi dan potensi balas dendam dari kelompoknya.

Berselang empat hari, yakni Rabu, 14 Mei 2025, kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI dikabarkan menembak mati 18 anggota OPM dalam operasi senyap. 

Operasi yang berlangsung singkat namun mematikan ini berhasil mensterilkan dua wilayah dari keberadaan OPM yang selama ini kerap melakukan kekerasan terhadap warga sipil. 

Tragedi kembali terjadi pada Kamis petang, 15 Mei 2025, di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Dua anggota Brimob Polda Papua yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2025 gugur setelah ditembak oleh OPM. 

Keduanya tewas saat menjalankan tugas pengamanan di wilayah yang memang dikenal rawan. Kehilangan dua personel kepolisian ini menjadi pukulan telak bagi upaya menjaga keamanan di Papua.

Seolah tak ingin ketinggalan, pada Jumat, 16 Mei 2025, baku tembak kembali pecah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kali ini, dua anggota OPM tewas dalam operasi penangkapan yang dilakukan aparat gabungan. 

Keduanya diketahui merupakan DPO Polres Dogiyai terkait kasus pembunuhan seorang tenaga honorer. Tewasnya dua anggota OPM ini menunjukkan bahwa aparat terus melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai tindakan kriminal di Papua.

Rentetan peristiwa dalam sepekan tersebut jelas menggambarkan betapa kompleks dan berbahayanya situasi di  Tanag Papua. Pertanyaan, kembali muncul kapan teror OPM akan berakhir di Tanah Papua? Korban telah banyak berjatuhan, masyarakat menunggu kepastian situasi keamanan benar-benar tercipta.

Tentu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negara dan menjaga kedaulatan wilayahnya. Masyarakat Papua berhak hidup aman dan damai di tanah leluhurnya. 

Di sisi lain, aparat keamanan juga memiliki risiko besar dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama serta perwakilan kelompok-kelompok di Papua perlu duduk bersama mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan.

OPM Unjuk Eksistensi

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, rentetan kontak senjata yang terjadi secara berdekatan di tanah Papua menandakan adanya eskalasi yang tidak kebetulan. 

Fenomena ini dinilai bisa dilihat sebagai respons langsung atas meningkatnya tekanan operasi keamanan oleh aparat, khususnya Satgas Damai Cartenz, di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis pergerakan OPM. 

"Ketika ruang gerak mereka mulai terbatasi dan tokoh penting dalam jaringan mereka tertangkap atau tewas, respons balasan melalui serangan bersenjata menjadi pola yang kerap muncul," ujar Khairul Fahmi kepada iNews, Sabtu (17/5/2025).

Selain itu, kata dia kontak senjata yang intens dalam waktu singkat juga bisa menjadi indikasi adanya konsolidasi internal di tubuh OPM. Setelah sempat terpecah ke dalam berbagai faksi, beberapa kelompok tampak ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan tempur dan pengaruh untuk menjaga eksistensinya di hadapan masyarakat lokal maupun dalam rangka membangun narasi kepada simpatisan di luar negeri.

"Tak kalah penting, kita juga harus membaca konteks komunikasi dan propaganda. KKB (OPM) memahami betul nilai strategis dari membangun persepsi bahwa Papua adalah wilayah konflik. Oleh karena itu, serangkaian serangan dan perlawanan yang ditunjukkan juga dilakukan untuk mempertahankan citra tersebut," katanya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini perlu tetap mengedepankan ketegasan, namun juga tidak boleh abai terhadap potensi dampak sipil dan perang persepsi yang terus dimainkan. 

"Pendekatan keamanan perlu disertai narasi publik yang kuat, perlindungan maksimal bagi warga sipil serta penguatan peran tokoh lokal dalam mencegah masyarakat makin terseret dan menjadi korban dalam konflik," ucapnya.

OPM Jadikan Warga Sipil Tameng Hidup 

Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengatakan, pola yang dilakukan OPM selalu memanipulasi menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup.

Selain itu, kata dia OPM gencar menyebarkan informasi yang menakut-nakuti masyarakat. Pola yang dilakukan OPM ini dinilai menyulitkan aparat untuk menumpas habis kelompok tersebut.

"Tidak mudah melawan tentara OPM karena menyatu dengan rakyat biasa, namun menggunakan senjata api," kata Selamat Ginting.