Pemerintah Diyakini Dapat Optimalkan Negosiasi dengan AS

JAKARTA – Pemerintah dinilai bisa memanfaatkan masa penundaan tarif impor selama 90 hari yang diberikan Presiden AS Donald Trump. Penangguhan kebijakan tarif Trump itu bisa memperkuat posisi Indonesia.

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).

“Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. Insya Allah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” ujar Mulyadi halal bihalal Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto mengatakan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.

“Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.

Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.

“Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.

“Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.

Menurutnya, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yugi mengatakan, bahwa isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang.

“Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting,” tutupnya.

Dirjen Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa Pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.

“Pemerintah tetap mencari solusi terbaik. Kita diberi waktu 90 hari sejak kebijakan ini diumumkan. Ini adalah momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar Amerika (Serikat) tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa,” tutup Tornanda.