Puncak Demo Indonesia Gelap Digelar Besok, Ini 13 Tuntutan Mahasiswa

JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar puncak demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025, besok. Unjuk rasa itu bertepatan dengan pelantikan 481 Kepala Daerah pemenang Pilkada serentak tahun 2024. 

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengungkapkan bahwa tuntutan aksi terdiri dari 13 poin. Di antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar 'Indonesia Gelap" dengan beberapa isu dan tuntutan diantaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; Cabut INPRES No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri," kata Herianto saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Herianto menyampaikan kekecewaannya akibat pemerintah tidak menemui massa aksi pada Senin, 17 Februari. Menurutnya dengan tidak mendengarnya pemerintah saat mahasiswa turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk 'Indonesia Gelap'.

"Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi dalam menyampaikan poin tuntutannya kami. Sikap yang di tunjukan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat," ujarnya. 

Herianto mengatakan puncak aksi digelar saat momentum yang tepat agar kepala daerah juga ada beban dan tanggung jawab dengan kebijakan pro kepada rakyat.

"Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan untuk mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat," ujarnya.

Herianto mengatakan jumlah massa yang akan turun aksi 'Indonesia Gelap' akan lebih besar mengingat tuntutan mereka hingga kini tidak mendapatkan respons positif dari pemerintah.

"Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita kemarin tidak ada di respons sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut," ungkapnya.