Mahfud MD Ajak Perguruan Tinggi Tetap Berani Kritisi Pemerintah: Dukung yang Baik, yang Tidak Baik Kita Luruskan

SEMARANG – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD mengajak perguruan tinggi tetap kritis melihat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Hal itu diungkapkannya, saat kegiatan Munas VI dan Reuni Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Sabtu (15/2/2025). Saat menyampaikan taklimat, Mahfud yang juga pengurus DPP IKA UII itu menyinggung soal efisiensi hingga program Makan Bergizi Gratis (MPG). Menurutnya, dua program itu tidak salah, namun lebih penting diatur sebaik mungkin pelaksanaannya.

“Artinya, urusan efisiensi itu, saya tidak menjadi bagian yang mempersoalkan itu, karena itu program pemerintah, silakan saja diatur kembali,” kata Mahfud di sesi wawancara dengan wartawan di sela rangkaian kegiatan Munas VI IKA UII tersebut.

“Pesan saya yang pokok itu, dunia perguruan tinggi, sekarang harus mengemban tugas sejarahnya yaitu menjaga Republik ini dengan sebaik-baiknya, yang benar dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Itulah yang disebut oposisi kritis, kritis yang objektif gitu,” lanjut Mahfud yang pada Pilpres 2024 lalu berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres nomor urut 3.

Menurut Mahfud, pemerintahan memang punya kewenangan secara konstitusi untuk membuat program dan membuat kebijakan-kebijakan dasar.

“Kalau orang buat program, untuk apa disalahkan? Wong dia punya kewenangan secara konstitusi, untuk membuat program dan kebijakan-kebijakan dasar. Karena dia menang Pemilu. Sejauh tidak melanggar konstitusi dan hukum menurut saya ya nggak apa-apa. Makanya, kalau ada kesalahan baru kita katakan,” sambungnya.  

Sebab itu, kata Mahfud, dunia kampus harus tetap menjaga marwahnya dalam rangka membangun peradaban, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Iya (supaya kampus tetap kritis dan aktif). Kan sekarang ibaratnya kampus itu orang yang fatalis, udahlah apa nggak ada gunanya. Ada juga yang kemudian nihilis, menganggap yang dikerjakan itu salah semua, itu nggak boleh begitu. Pasti ada sisa-sisa terbaik. Kita dukung yang baik, yang tidak baik kita luruskan kan begitu,” ungkap Mahfud MD.

Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mewanti-wanti agar kampus tidak bersikap fatalis, nihilis dan skeptik radikal.

“Artinya, semua masalah ditanyakan terus, dipersoalkan terus dasarnya, nggak selesai-selesai kita kan. Itu aja, agar kampus berperan seperti dulu, karena tugas sejarah kampus adalah membangun peradaban dalam rangka NKRI. Itu aja,” tandasnya.

Sementara itu, pada Munas ke-VI IKA UII di Semarang itu sejumlah tokoh-tokoh nasional bersaing untuk menjadi Ketua Umum IKA UII. Di antaranya; Ari Yusuf Amir (Sekjen IKA UII, lawyer, eks-Ketua Tim Hukum AMIN), Suhartoyo (Ketua Mahkamah Konstitusi), Suparman Marzuki (eks-Ketua Komisi Yudisial), M. Rifqinizami Karsayuda (Ketua Komisi II DPR). Munas ini nantinya juga akan memilih Ketua Umum Alumni IKA UII menggantikan M. Syarifuddin yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung RI.