Akademisi: Efisiensi Anggaran Strategi Menutup Celah Korupsi
JAKARTA – Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ridwan Fawallang, menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sebagai langkah positif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBN. Kebijakan ini tidak hanya memastikan bahwa belanja negara tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menutup celah korupsi dalam kementerian dan lembaga.
Ridwan Fawallang menekankan, bahwa efisiensi anggaran harus dilihat sebagai upaya penataan keuangan negara agar lebih sehat. Bahkan, ia mengibaratkan tubuh manusia yang harus menjaga keseimbangan antara lemak dan otot.
“Lemak berlebih dapat menghambat kinerja tubuh, sementara otot yang kuat mendukung daya tahan dan pertumbuhan. Begitu juga dengan APBN, yang harus efisien agar mampu mendukung pembangunan tanpa pemborosan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Kamis (13/2/2025).
Ridwan menambahkan, efisiensi yang dilakukan juga tidak memangkas sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan dasar publik, bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi. Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada masalah yang merugikan rakyat.
Efisiensi anggaran, menurutnya, justru membuat kementerian dan Lembaga lebih transparan dalam pengelolaan anggaran sehingga bisa menutup celah-celah korupsi. Ini juga merupakan strategi dalam membenahi tata kelola keuangan negara.
Pengawasan belanja kementerian dan lembaga akan semakin diperketat yang membuat penggunaan anggaran benar-benar berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. “Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” ujarnya.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang menyesatkan mengenai kebijakan efisiensi anggaran. Mengingat, kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memastikan uang negara digunakan sebaik-baiknya.
Dengan implementasi efisiensi anggaran yang baik, diharapkan APBN semakin sehat, transparan, dan berdampak optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. “Kebijakan ini bukan soal pemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
