Transformasi Birokrasi, Langkah Awal Dorong Pembangunan Indonesia
JAKARTA – Transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Hal tersebut sejalan dengan tantangan utama yang dihadapi Indonesia, yakni produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.
“Birokrasi yang transparan dan efisien adalah fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi,” kata Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Hery Susanto, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/2/2025).
Hery menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan MN KAHMI di Jakarta, pada Rabu 12 Februari 2025. Didapati dalam diskusi bahwa stagnasi ekonomi akibat Middle Income Trap (MIT) dapat diatasi melalui reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah pemangku kepentingan dihadirkan guna membahas strategi Indonesia keluar dari MIT, seperti dari Kementerian PANRB, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha.
Menurut Sekretaris Jenderal KAHMI, Syamsul Qomar, reformasi birokrasi harus mencakup penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi. Salah satu yang disorot perlunya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan, ditambah adanya dukungan pemerintah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.
“Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PANRB, Abdul Hakim, mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang.
“Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik,” katanya.
Dengan sistem yang lebih efisien, ia menilai investasi dapat masuk lebih cepat yang akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adapun Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi, Riyatno, mengatakan, kendati realisasi investasi 2024 mengalami pertumbuhan signifikan 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor.
“Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” ujarnya.
Senada diungkapkan Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, sektor industri harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi. Pihaknya pun berharap adanya sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan.
“Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” tuturnya.
Sementara Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menilai bahwa transformasi industri berbasis energi hijau sebagai strategi utama dalam keluar dari MIT. Kebijakan tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai net-zero emissions pada 2060.
“Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor kita, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Relawan Setia Prabowo, Sutomo menyorotinya masih banyak maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan. Ia mendorong pemerintah agar bisa lebih tegas melakukan tindakan.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga,” katanya.
Guna mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi, pemerintah dan swasta memiliki kesepakatan. Setidaknya, dalam seminar tersebut menelurkan rekomendasi stratis dalam tata kelola pemerintahan, khususnya mengatasi MIT.
