Hadapi Tantangan Global, Warga Diimbau Sadar Risiko Bencana, Kesehatan, hingga Krisis

Menghadapi tantangan global sekaligus membangun Indonesia, masyarakat diminta sadar risiko mulai dari bencana alam, kesehatan, krisis ekonomi, hingga perubahan iklim. Pendekatan sadar risiko semakin relevan dalam membangun Indonesia yang berkelanjutan.

Hal itu diungkap dalam diskusi publik “Membangun Indonesia Tangguh: Penerapan Paradigma Sadar Risiko dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

“Kita harus sadar bahwa isu mengenai risiko ini harus masuk cara pandang kita melihat ke depan. Untuk mengatasinya, tidak ada pilihan lain kecuali kita berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, industri, masyarakat, NGO, media, dan akademisi. Kita mencari solusi, bahu membahu untuk mengatasi risiko yang tampak maupun tidak tampak ke depan,” ujar Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) Dimas Syailendra R.

Termasuk mempersiapkan diri menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Pengelolaan risiko harus menjadi prioritas utama untuk memastikan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi risiko.

“Ada banyak risiko yang tersembunyi tetapi nyata. Contoh risiko kesehatan. Hari ini pembunuh nomor satu di Indonesia adalah jantung, penyakit yang disebabkan gaya hidup. Bagaimana isu ini ketika tidak ditangani? Selama ini kita makan dengan tidak memperhatikan gula, garam, atau masih melakukan kebiasaan merokok, maka 70 persen populasi yang masuk dalam masa produktif itu akan terancam,” ungkap Dimas.

Jika risiko tersebut tidak segera mendapatkan perhatian khusus, maka Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi impian kosong. Langkah konkret dan strategi tepat perlu segera diambil agar target pembangunan dan kesejahteraan nasional dapat tercapai sesuai harapan.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menuturkan kurangnya literasi dan sikap abai terhadap berbagai potensi risiko menyebabkan banyak ancaman tidak diantisipasi dengan baik.

Hal ini dapat berdampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keberlanjutan pembangunan. “Misalnya di pembangunan kesehatan, penyakit tidak menular itu adalah penyumbang terbesar kematian. Apakah diabetes, stroke, jantung, semuanya itu dari pola makan yang tidak sehat. Karena itu kami memberi penekanan betul bahwa faktor risiko dikurangi dan dicegah,” ujar Amich.

Anggota DPR dari Komisi XI Puteri Anetta Komarudin menekankan urgensi kebijakan yang berbasis kesadaran risiko untuk memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Pemahaman yang baik terhadap berbagai potensi risiko baik sektor keuangan maupun pembangunan sangat penting agar langkah-langkah antisipatif dapat diterapkan secara efektif.

Pakar Hukum Universitas Indonesia Hari Prasetiyo menambahkan kunci mengatasi risiko adalah membuat perencanaan. Dari rencana yang baik, maka risiko yang ada bisa dibaca dengan baik.

“Untuk bisa tahu bahwa ada di level mana risiko yang kita hadapi harus dimulai dengan proses kajian dan pemerintah harus campur tangan memberikan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Jika risiko sejak awal sudah bisa dideteksi oleh pembuat kebijakan, maka langkah antisipatif dan mitigatif dapat segera dirancang untuk mencegah dampak yang lebih luas. Dengan pemetaan risiko yang tepat, kebijakan diambil akan lebih terarah, efektif, dan responsif terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul.

“Pendekatan pengurangan risiko bisa juga diadopsi untuk menciptakan keseimbangan, misalnya dengan penggunaan produk tembakau alternatif yang secara profil risiko lebih rendah sehingga tujuan dari Bappenas mengurangi prevalensi merokok dan dampak kesehatan dari merokok bisa dimulai dari situ,” ujar Hari.