Ketua DPP Perindo: Peran Jubir Penting Representasikan Calon Kepala Daerah
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkung menekankan pentingnya peran jubir dalam proses pemenangan Pilkada 2024. Menurutnya, profil seorang tokoh sangat mempengaruhi hasil pemilihan, dan jubir adalah mereka yang bisa mewakili serta membahasakan posisi politik para calon kepala daerah. Dengan peran jubir yang solid, komunikasi politik bisa berjalan efektif.
"Ketokohan sangat krusial dalam pemilihan kepala daerah, dan tim jubir adalah orang-orang yang bisa merepresentasikan tokoh-tokoh tersebut. Tidak semua kegiatan bisa dihadiri langsung oleh calon kepala daerah, di situlah jubir berperan penting," jelasnya membuka pelatihan jubir di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).
Saat ini, Partai Perindo telah menyiapkan sekitar 16 juru bicara di level DPP, dengan rencana memperluasnya hingga ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Pelatihan jubir ini juga menjadi bagian dari strategi konsolidasi internal partai dalam menghadapi Pilkada 2024.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap calon tokoh yang kita anggap layak dapat dipublikasikan dengan baik. Dengan begitu, mereka mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat," tutup Tama.
Menurut Tama, pelatihan jubir sangat diperlukan untuk mendukung kader-kader Partai Perindo yang tengah bertarung dalam Pilkada 2024. Nantinya para jubir akan mengawal kampanye dan strategi politik para kader di berbagai daerah.
"Kita sedang mempersiapkan rekan-rekan di Partai Perindo untuk mengawal semua kader-kader partai kita yang sekarang sedang ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah," ujarnya.
Dari data yang ada, sekitar 59 kader Partai Perindo sedang berjuang di berbagai daerah untuk Pilkada. Jubir yang dilatih nantinya akan membantu mengomunikasikan program dan visi-misi calon kepala daerah dari Partai Perindo kepada publik, yang diharapkan berkontribusi dalam memenangkan mereka.
"Kami juga sudah memerintahkan kepada semua struktur DPP, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk mengawal semua kandidat yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partai," ujarnya.