PDIP: Pencopotan Yasonna Bentuk Konsolidasi Kekuasaan!
JAKARTA - PDI Perjuangan mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencopot kadernya Yasonna H Laoly dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Reshuffle itu, dianggap langkah Jokowi untuk mengkonsolidasi kekuasaan untuk mengontrol Pemerintahan ke depan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden. Namun, kata dia, publik berhak untuk memberi catatan dan pertanyaan atas perombakan kabinet yang dilakukan di akhir Pemerintahan Jokowi.
"Pertama, apakah Pak Yasonna direshufle padahal kabinet kurang dua bulan itu karena alasan strategis terkait efektivitas pemerintahan? Atau karena alasan politis, karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin" ujar Yasonna saat jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Selanjutnya, dia ia mempertanyakan pencopotan Yasonna apa ada kaitannya dengan mengikuti acara deklarasi Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di Medan beberapa waktu lalu. Ketiga, ia mempertanyakan langkah Jokowi yang melakukan reshuffle kabinet di akhir masa jabatan.
"Umumnya kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang artinya akan bisa menjadi 'beban' bagi pemerintahan selanjutnya," katanya.
Apalagi, kata Djarot, presiden terpilih Prabowo Subianto tak hadir dalam pelantikan menteri baru di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/8/2024) tadi. Menurutnya, langkah Jokowi yang melakukan kocok ulang kabinet itu bisa membebani pemerintahan berikutnya.
"Oleh sebab itu kami anggap bahwa ini merupakan suatu peritsiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakan orang orangnya pada pemerintahan yang akan datang," tandasnya.
