Reshuffle Kabinet Jokowi di Ujung Masa Jabatan, Apa Gunanya?
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan kocok ulang atau reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju pada Senin Besok, 19 Agustus 2024. Sementara masa jabatan Jokowi sebagai presiden sudah di penghujung.
Menanggapi hal tersebut, Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing menilai hal tersebut tidaklah produktif. Pasalnya, para menteri baru itu hanya menjabat sekitar 2 bulan hingga Oktober 2024.
"Sangat tidak baik, sangat tidak bisa produktif oleh karena itu kalau itu dilakukan lebih cenderung kepada kepentingan politik tertentu karena ada pertimbangan politik yang kepentingan politiknya tidak sama dengan kepentingan politik menteri yang diganti atau kekuatan politik yang di belakang menteri yang diganti," kata Emrus saat dihubungi Okezone, Minggu (18/8/2024).
Meski menjadi hak prerogatif Presiden, dia menilai bahwa perubahan ini lebih kepada kepentingan politik. Sehingga tak mempertimbangkan kepentingan publik atau masyarakat.
"Presiden jabatan politik tentu keputusan yang diambil pasti berpijak kepada politik. Alangkah baiknya saya menyarankan kepada bapak presiden mengurungkan niat untuk tidak melakukan reshuffle tersebut demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sekalipun itu hak prerogatif," ujarnya.
Menteri yang diganti pun akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Mengingat keterbatasan waktu untuk mempelajari sistem kerja di masing-masing kementerian yang akan dipimpinnya.
"Tidak cukup waktu untuk mempelajari sistem kerja daripada Kementerian itu justru kalau orientasinya adalah produktivitas dan kepentingan rakyat seharusnya tidak dilakukan reshuffle di akhir masa jabatan," pungkasnya.
"Seorang menteri melakukan konsolidasi memahami semua sistem yang ada di situ tidak gampang. Apalagi yang datang itu adalah pendatang baru ataupun yang belum pernah menjadi menteri ataupun yang pernah menteri tapi pindah Kementerian," katanya.
