Bawaslu Jabar Klaim Tak Temukan Laporan Serangan Fajar saat Pilpres dan Pileg 2024
DEPOK - Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah membeberkan bahwa tidak ada laporan serangan fajar atau money politics (politik uang) dan terdapat lima kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pemilu Serentak Februari 2024 silam.
Hal itu disampaikan dalam sela-sela acara 'Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024' yang dihelat Bawaslu Kota Depok di Auditorium Hotel Savero, Beji, Kota Depok pada Selasa (6/8/2024).
"Pemilu 2024 ASN itu pertama Garut, Bekasi walaupun tidak terbukti atau tidak inkrah ada lima kalau tidak salah kemarin. Serangan fajar sampai dengan Pemilu 2024 tidak ada laporan," kata Nuryamah.
Nuryamah mengatakan kalau sanksi netralitas ASN berada dibawah kewenangan KASN terdapat tiga jenis sanksi. Namun, Ia menyebut bahwa untuk wilayah Jawa Barat tidak sampai sanksi pemecatan melainkan pemotongan tunjangan kinerja.
"Sanksi ringan ada di PP 92 itu disitu ada tiga kalau etik ASN, ada ringan, sedang, dan berat. Ringan itu lisan, tulisan; sedang ada pemotongan 20 persen tunjangan yang membedakan 6-9 bulan; berat diturunkan jabatan. Kalau sampai pemecatan tidak, kalau pemotongan itu sudah ada," ujarnya.
Sebagai informasi hadir dalam acara tersebut, Ketua Bawaslu Kota Depok, Fathul Arif; Dandim 0508/Depok, Kolonel Inf Iman Widhiarto; Wakapolres Metro Depok, AKBP Dwi Prasetyo; perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Alfa Dera; Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah; dan lainnya.
