Relawan Pendukung Paslon di Pilkada 2024 Wajib Daftar dan Lapor Dana Kampanye ke KPUÂ
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mewajibkan relawan pendukung pasangan calon kontestan di Pilkada Serentak 2024 untuk mendaftar diri ke KPU. Mereka juga diwajibkan melaporkan besaran dana kampanye untuk pasangan calon, sebagaimana disebutkan dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU).
"Kami akan mengatur agar relawan tersebut terdaftar dan dalam forum uji publik sudah kami sampaikan bahwa relawan wajib mendaftarkan," ujar anggota KPU RI Idham Holik di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).
KPU akan mengatur juga nominal batasan maksimal dana kampanye yang bisa disumbangkan relawan kepada pasangan calon.
"Mengenai batasan dana kampanye itu diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan kami akan mengatur relawan yang akan memenangkan pasangan calon dalam pilkada wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU," sambungnya.
Sementara dalam uji publik yang dihadiri perwakilan partai politik dan lembaga pemerintah terkait, Idham menjelaskan terdapat empat draf rancangan PKPU dana kampanye yang bersumber dari perseorangan.
"Pertama Anggota partai politik pengusung, ini mungkin bisa di tambahkan, parpol dan anggota parpol karena berbeda parpol atau anggota parpol . Yang kedua Individu Perseorangan," kata Idham di ruang forum itu.
Selanjutnya, Parpol non pengusung pasangan calon juga bisa memberikan modal kampanye. Parpol non-pengusung yang dimaksud ialah partai yang tidak memiliki kursi atau suara di DPRD, namun ingin memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan.
"Anggota parpol non pengusung, karena kita ketahui bedasarkan pasal 40 UU 10 tahun 2016 partai politik yang bisa melakukan yang bisa mengusung atau mendaftar bakal pasangan calon, itu adalah mereka yang memperoleh kursi di DPRD," sambungnya.
"Yang terakhir relawan. Relawan kedepan kami akan mewajibkan melaporkan dana kampanye," pungkasnya.
