PP Muhammadiyah Bakal Rapat Pleno Bahas Kelola Tambang

JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan, akan menggelar rapat pleno untuk mengkaji kebijakan pemerintah yang mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) mengelola usaha tambang.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk menentukan sikap yang akan diambil apabila nantinya mendapatkan tawaran mengelola usaha tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan mungkin itu akan kita bahas dalam pleno diperluas dengan mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Abdul Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (11/7/2024).

Abdul menegaskan, PP Muhammadiyah tidak bisa asal dalam mengambil keputusan atau menentukan sikap mengenai persoalan izin tambang dari pemerintah.

Namun, semua unsur di dalam organisasi, termasuk pengurus di tingkat daerah juga harus dilibatkan dan didengar pendapatnya.

“Memang sampai sekarang pun juga belum ada penawaran resmi dari pemerintah kepada Muhammadiyah. Tapi jangan sampai dapat tambang, tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah,” ucap Abdul.

Kendati demikian, Muhammadiyah sudah meminta pendapat dari para ahli perihal PP Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan ormas mengelola usaha pertambangan.

Menurutnya, peraturan tersebut dikhawatirkan belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

“Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertanggung dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar ini yang benar bagaimana,” ujarnya.