Perentasan Server PDN Diduga Ekses Perang Melawan Judi Online

Perentasan Server PDN Diduga Ekses Perang Melawan Judi Online

Nasional | sindonews | Senin, 8 Juli 2024 - 18:39
share

Perentasan Pusat Data Nasional diduga merupakan ekses ketegasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam memberantas judi online yang sering meresahkan masyarakat.

“Program memberantas judi online ini program utama Menkominfo Budi Arie setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Juli tahun lalu. Silakan dicek! Pemberantasan judi online itu prioritas utamanya,” tutur Sekretaris Jenderal DPP Projo Muda Febrio Martha Mustafa, Senin (8/7/2024).

Perang melawan judi online (judol) dilancarkan Budi Arie dengan gencar. Tercatat sepanjang periode 2023-2024 Kemenkominfo bekerja sama dengan sejumlah pihak khususnya Polri dengan memblokir sedikitnya 2,2 juta situs judol. Puncak perang terhadap judol, terjadi saat rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online di Kemenko Polhukam pada 19 Juni 2024 yang memutuskan dilakukan blokir terhadap akses internet judol ke Kamboja dan Filipina.

Baca juga: Bongkar Judi Online dan Pornografi Jaringan Taiwan, Bareskrim Tetapkan 8 Tersangka

“Hanya dalam hitungan jam, pada dini hari 20 Juni 2024 aksi perentasan dilakukan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Menkominfo. Jelas terlihat upaya hacking dilakukan untuk mendeskreditkan Menkominfo Budi Arie,” tuturnya.

Semua tahu, lanjutnya, PDN merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah Jokowi khususnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan menyerang program unggulan Presiden Jokowi maka yang muncul adalah wacana ketidakpercayaan (distrust) masyarakat.

Baca juga: Gangguan PDN Diatasi, Menko Polhukam: Sistem Digital Pelayanan Masyarakat Sudah Normal

Sementara di sisi lain, dalam catatan Projo Muda hingga Juni 2024, hasil survei mendapati tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019.

Angka tersebut naik dari hasil survei pada Desember 2023 yang mencapai 73,5 dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022. “Bisa saya katakan hacking terhadap PDN yang di bawah tanggung jawab salah satu orang kepercayaan Jokowi adalah upaya mengikis ketidakpercayaan masyarakat,” ucapnya.

Projo Muda cenderung menyimpulkan upaya perentasan terhadap PDN yang secara langsung mengganggu pelayanan administrasi terhadap masyarakat didalangi oleh bandar judol yang berasal dari dalam negeri.

“Kesimpulan ini kami dapatkan bukan tanpa dasar. Pertama, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2023 mendapati hasil deteksi trafik anomali serangan hacking itu paling tinggi dari dan terhadap Indonesia,” tuturnya.

Kedua, lanjutnya, perubahan sikap hacker Brain Cipher yang mula-mula meminta tebusan (ransomware) untuk membuka kunci sandi data PDN kemudian tiba-tiba membuka kunci sandi tersebut dengan alasan tindakan perentasan adalah untuk mengingatkan pemerintah agar peduli pada keamanan data.

“Ini dilakukan hacker tak lama setelah Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai rapat dengan BSSN dan Menkomindo menyatakan telah mengetahui aktor pemicu awal terjadinya perentasan tersebut. Makin jelas ini upaya bandar judol di dalam negeri yang bisa jadi memiliki koneksi dengan aktor politik,” tegasnya

Topik Menarik