Pemerintah Daerah Gencar Patroli Siber Cegah Hoaks di Pilkada Serentak 2024

Pemerintah Daerah Gencar Patroli Siber Cegah Hoaks di Pilkada Serentak 2024

Nasional | bandungraya.inews.id | Jum'at, 5 Juli 2024 - 13:00
share

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan dilaksanakan pada November 2024. Untuk mencegah hoaks di pesta demokrasi itu, Pemkab Berau gencar melakukan patroli siber. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau Didi Rahmadi mengatakan, untuk menjaga keamanan dan mencegah hoaks beredar di Kabupaten Berau, Diskominfo berkoordinasi dengan beberapa unsur dalam memantau pilkada.

“Seperti saat pemilihan legislatif (pileg) lalu, menjelang pilkada ini kami juga melakukan koordinasi untuk memantau pergerakan informasi di media sosial (medsos),” kata Kadiskominfo Berau, Jumat (5/7/2024).

Dia menyatakan, untuk memantau pergerakan di sosmed, perlu koordinasi dengan seluruh pihak mulai dari kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

 

Didi Rahmadi meminta masyarakat di Bumi Batiwakkal tidak terprovokasi isu atau pemberitaan yang sumbernya tidak jelas. Sebab, dikhawatirkan itu hanya berita hoaks.

“Intinya harus lihat sumber beritanya dulu, jika sumbernya tidak jelas jangan dibagikan ke sosial media,” ujar Didi.

Sebelumnya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said mengatakan, perlu kerja sama dengan semua pihak dalam menyukseskan pilkada.

Untuk menyukseskan pilkada, kata Said, semua unsur harus saling bahu-membahu agar semua bisa berjalan lancar dan kondusif. 

 

“Karena bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Suksesnya pilkada tak lepas dari peran masyarakat dan TNI-Polri,” kata Sekkab Berau. 

Said menyatakan, ada tiga tingkat kerawanan yang bisa timbul saat pesta demokrasi berlangsung. Pertama tingkat keamanan ringan. Itu terjadi saat pileg yang lalu.

Kedua, tingkat kerawanan sedang bisa muncul saat pilkada, baik pemilihan kepala daerah kabupaten maupun provinsi. Sedangkan ketiga, tingkat kerawanan tinggi terjadi saat pemilihan kepala desa atau kampung.

“Tingkat kerawanan sedang ini juga berpotensi menjadi tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” ujar Said.

Tingkat kerawanan ini bisa ditekan dengan penanganan yang benar. Segala potensi yang muncul bisa selesai jika cepat dan tepat ditanggapi hingga segera diselesaikan. 

“Tentu harus cepat tanggap dan cepat respons segala potensi gangguan yang muncul, agar tidak terjadi sesuatu yang lebih besar dan merugikan orang banyak,” tutur Sekkab Berau.

Topik Menarik