Gagal Lolos Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Percepat Muktamar

Gagal Lolos Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Percepat Muktamar

Nasional | okezone | Rabu, 19 Juni 2024 - 10:39
share

JAKARTA - Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera menggelar Muktamar PPP dalam tahun ini, sebagai respons atas gagalnya partai berlambang Kakbah ini lolos batas ambang parlemen atau parliamentary threshold 4 persen di 2024.

Desakan tersebut disampaikan Dewan Majelis PPP dalam surat yang dikirim ke DPP PPPP pada 1 Mei 2024. Dalam surat itu, ada empat petinggi majelis yang membubuhkan tanda tangan yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.

Dalam surat itu, Dewan Majelis mempersoalkan gagalnya PPP meraih kursi di tingkat parlemen Senayan. Ini kegagalan pertama PPP masuk Senayan setelah 11 partai berlambang Kakbah itu mengikuti pemilu.

"Namun demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif Partai atas tidak Iolosnya PPP sementara ini," demikian bunyi surat itu dikutip, Rabu (19/6/2024).

Kendati demikian, Dewan Majelis meminta agara DPP PPP tak melakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, fungsionaris DPP, pimpinan DPW, pimpinan DPC dan pimpinan PAC. Tujuannya, untuk menjaga kondusifitas partai hingga pelaksanaan muktamar.

"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," bunyi surat itu.

Selain itu, Dewan Majelis menilai perlu adanya evaluasi atas penurunan perolehan suara PPP di tingkat nasional. Evaluasi juga mencakup jabatan ketua umum lantaran masih berstatus "Pelaksana tugas."

"Nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua Umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," bunyi surat itu.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima," imbuhnya.

Topik Menarik