Rakyat Bisa Beri Sanksi Sosial dengan Tak Memilih Pasangan yang Diuntungkan MK

Benteng terakhir dari politik yang mengacaukan moralitas dan melanggar etik adalah sanksi sosial. Hal itu bisa dilakukan rakyat dengan tidak memilih pasangan yang diuntungkan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia capres-cawapres di Pilpres 2024 .

Sebelumnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( MKMK ) menyebut adanya pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres. Bahkan MKMK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK dan dilarang ikut menyidangkan sengketa Pemilu 2024.

Atas putusan tersebut, Koalisi Indonesia Maju tetap akan mengusung Gibran sebagai cawapres. Meskipun putusan MKMK menyatakan terjadi pelanggaran dalam proses pengambilan putusan MK yang memberikan karpet merah kandidasi Gibran.

Ridho mengatakan, Presiden Jokowi (Jokowi) yang awalnya dianggap sebagai harapan baru di Pilpres 2014, tetapi justru di akhir jabatannya malah berubah seolah menjadi bangsawan baru. "Ini artinya moral pemimpin kita itu tidak mencerminkan wajah ketimuran kita yang penuh etika," tandasnya.

Untuk itulah, lanjut Ridho, rakyat perlu mengambil langkah untuk mengembalikan demokrasi pada jalan semestinya. "Secara hukum memang tidak melanggar. Memang satu-satunya cara bagi warga negara menghukum atas mereka yang menikmati dari putusan MK tersebut," tuturnya.

Karpet merah yang diberikan ke Gibran memiliki dampak elektoral dan politis yang besar. Gibran, yang disebut representasi kesempatan anak muda di dunia politik, justru diserang isu dinasti politik yang hanya menguntungkan orang dalam keluarga Jokowi.

Akan makin menyulitkan mereka meyakinkan pemilih, khususnya di kalangan kaum muda, bahwa keputusan itu penting bagi pelibatan partisipasi kaum muda dalam kepemimpinan nasional. Gejala penolakan terhadap dinasti politik terlihat semakin menguat, tandasnya.