Apakah Tingkat Tutur dalam Bahasa Bali harus “Ditenggelamkan” untuk Memberdayakannya?

JAKARTA, NETRALNEWS.COM- Dalam opini yang diterbitkan harian Jawa Pos (dikutip melalui Jawapos . com ), Ilham Safutra menerbitkan dilema menarik mengenai penggunaan bahasa Jawa dewasa ini. Menurutnya, tingkat tutur, yakni kromo dan kromo inggil , membuat orang Jawa enggan berbahasa Jawa. Dengan mengambil beberapa contoh publikasi, seperti Djaka Ladang (Yogyakarta) dan Panjebar Semangat (Surabaya), Safutra mengatakan bahwa tingkat tutur dalam berbahasa Jawa harus ditenggelamkan.

Polemik serupa juga dialami bahasa Bali. Bahasa yang memiliki beragam tingkat tutur ini juga mengalami masa surut. Mengutip sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan dalam Quora , masyarakat Bali lebih memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dibandingkan bahasa Bali.

Realita ini mengingatkan saya akan wawancara saya dengan Ida I Dewa Gde Catra, seorang penyalin lontar yang telah bercengkrama dengan naskah tempatan tersebut sejak 1950-an. Menurutnya, kondisi bahasa Bali saat ini sangat memprihatinkan. Ia berpesan, melalui pembacaan lontar dan naskah-naskah berbahasa Bali, generasi Bali dewasa ini diharapkan dapat berbahasa Bali yang baik dan benar.

Meski begitu, pesan Ida I Dewa Gde Catra kepada generasi muda Bali masih belum bersambut. Generasi muda Bali dewasa ini kesulitan untuk berbahasa Bali yang baik dan benar. Jangankan menggunakan bahasa Bali sesuai dengan tingkat tutur atau lawan bicara, sekadar berbicara dengan sesama orang Bali saja, mereka masih enggan melakukannya.

Apakah bahasa Bali harus meniru langkah bahasa Jawa, yakni menenggelamkan tingkat tutur, untuk memberdayakannya kepada generasi muda?

Ketika mencoba menjawab pertanyaan ini, dapat dikatakan bahwa bahasa Bali masih akan sulit untuk berkembang meski telah meleburkan tingkat tutur dalam berbahasa. Hal ini mengingat permasalahan dalam bahasa Bali yang sudah salah langkah sedari awal.

Sejak 1950-an, cendekiawan Bali lebih memilih untuk menyampaikan informasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, dalam Pesamuhan Agung kedua pada 1955, seperti diberitakan harian Suara Indonesia , peserta pesamuhan lebih memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Bali. Ini dilakukan untuk menghindari salah ucap ketika menggunakan bahasa tingkat tutur, berbicara dengan orang dengan posisi yang lebih tinggi dari dirinya.

Kondisi ini diperparah oleh pendidikan yang sangat top - down , dari pusat ke daerah, yang sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Bali semakin terpinggirkan dengan keberadaan bahasa nasional dalam dunia pendidikan. Pemerintah daerah telah berusaha untuk memberdayakan bahasa Bali dalam ruang kelas sejak 1980-an, tetapi usaha tersebut sia-sia.

Dapat dikatakan, bahasa Bali masih akan tetap mati suri meski tingkat tutur, baik ragam singgih , sor , madya , dan lainnya, dilebur dalam sebuah tingkat yang setara. Ia sudah terpinggirkan secara historis, dan seiring berjalannya waktu, menjadi semakin terabaikan.

Hanya perhatian pemerintah daerah dan pemerhati bahasa yang benar-benar menggunakan bahasa Bali tidak sebagai bahasa simbolis semata yang dapat memantik gairah terhadap bahasa Bali. Tanpanya, meski telah tercipta sebuah tingkat tutur yang setara dalam bahasa Bali, ia akan tetap menjadi bahasa nomor sekian dalam mentalitas masyarakat Bali.