Jokowi Tak Pernah Hadiri Langsung Sidang Majelis Umum PBB, Kenapa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi dipastikan tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tidak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut. Dia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tidak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Apa alasan Jokowi tak pernah hadir di Sidang Majelis Umum PBB?

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra , mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.

"Sejak awal kepemimpinannya, Pak Jokowi memang ingin agar setiap kebijakan bermanfaat langsung bagi rakyat. Namun, ada hal-hal yang juga penting, seperti citra global Indonesia," kata Radityo seperti melansir cnnindonesia.com, Selasa (19/9).

Radityo menuturkan situasi global saat ini semakin runcing dengan berbagai perbedaan, perselisihan, serta tensi politik yang ada. Oleh sebab itu, menurutnya, diplomasi personal dan kedekatan antarpemimpin merupakan hal yang krusial untuk dilakukan.

"Kalau saja Jokowi memiliki kedekatan personal dan flair (bakat) diplomasi yang kuat, maka dia bisa lebih menggaungkan posisi serta kepentingan Indonesia dan negara-negara Selatan di forum-forum internasional," ucap Radityo.

"Untuk apa? Ya untuk nanti, kalau di masa datang ada problem yang membutuhkan posisi Indonesia yang kuat, dan ketika Indonesia membutuhkan dukungan negara lain, Indonesia bisa menggunakan itu."

Radityo tak menampik bahwa Jokowi telah mencoba mengimplementasikan hal itu lewat kunjungannya di Afrika pada Agustus lalu. Kendati begitu, upaya tersebut cukup terlambat karena baru dilakukan di akhir masa pemerintahannya.

Senada, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Aleksius Jemadu, juga menilai Jokowi adalah tipe pemimpin yang pragmatis dan senang dengan hasil konkret serta terukur terutama di bidang ekonomi.

"Pak Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka dengan retorika, apalagi sekadar bangun citra diplomasi Indonesia," ucap Aleksius kepada CNNIndonesia.com.

"Jadi dia tidak melihat ada urgensi untuk ke sana hanya untuk pidato," tambah dia.

Sementara itu, pengamat dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), Waffaa Kharisma, menilai penyebab Jokowi tak pernah hadir di rapat PBB karena "mengacu pada tren umum global [yakni] menurunnya kepercayaan pada lembaga multilateral."

"[PBB] dianggap kurang cepat dan kurang praktis dalam memberikan manfaat kepada kepentingan nasional/kepentingan pemimpin untuk menunjukkan hasil (pertumbuhan, perbaikan, dan lain-lain) bagi masyarakatnya," ucap Waffaa.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, berpandangan Jokowi sudah cukup sibuk mengurusi persoalan dalam negeri.

Kalaupun harus mengikuti forum multilateral, kata dia, Jokowi kemungkinan bakal lebih mementingkan pertemuan yang tak begitu banyak anggota.

Hal itu semata-mata agar ia bisa membangun hubungan bilateral yang lebih "intim".

"Kalau di Majelis Umum [PBB] mungkin kurang intimate alias kurang interaksi dengan kepala pemerintahan atau kepala negara," ucap Hikmahanto.

Sejak terpilih sebagai presiden pada 2014 lalu, Jokowi memang dikenal cukup gencar dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Berbagai peluang investasi dihajar, terutama di bidang infrastruktur.

Bahkan, di bawah tangan Jokowi, Indonesia terbilang aman menghadapi ancaman resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi domestik RI masih di atas lima persen.

Tak signifikan

Seiring dengan itu, ketidakhadiran Jokowi di PBB mayoritas dinilai tak berdampak signifikan bagi citra RI.

Menurut Waffaa, citra Indonesia secara diplomasi dan pengaruh dalam menentukan perilaku negara lain cukup stabil saat ini. Hal ini wajar karena pada dasarnya pengaruh RI "memang belum tinggi."

"Tidak ada ekspektasi yang begitu besar untuk Indonesia memberikan gebrakan atau pernyataan tertentu di PBB General Assembly," ucap Waffaa.

Selain itu, citra Indonesia sebagai "potential economy" pun masih terbilang baik terutama dalam hal sumber investasi dan target market. RI, menurut Waffaa, masih memiliki peran penting di bidang kerja sama ekonomi antarnegara.

Seirama, Aleksius juga menilai absennya Jokowi tak akan menurunkan pamor Indonesia di mata global. Sebab yang paling dibutuhkan saat ini adalah kemampuan pemerintah mengatasi masalah dalam negeri.

"Yang paling penting adalah kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah dalam negeri seperti ketahanan pangan, energi, perubahan iklim, lapangan kerja dan sebagainya," ucap Aleksius.

Kendati begitu, ada pula yang berpendapat bahwa ketidakhadiran Jokowi punya dampak yang cukup menyandung citra RI, termasuk citra sang Presiden sendiri.

Radityo berpandangan Indonesia bakal rugi karena tak menonjolkan diri di perhelatan penting dan citra personal Jokowi tak akan mentereng di level global.

"Yang rugi ya Indonesia serta citra personal pak Jokowi di level global," tukas dia.