Jokowi Utus Bahlil Selesaikan Konflik Rempang, Ini Tugasnya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Batam. Konflik itu, terkait rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di lahan seluas 17.000 hektare yang ditentang masyarakat.

Bahlil mengatakan akan segera berkunjung ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan PSN tersebut.

Saya kemungkinan paling lambat sabtu, atau sorry, harinya saya tidak bisa tentukan, tapi insyaAllah minggu ini, ungkap Bahlil kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Bahlil mengungkapkan, belum bisa memastikan hari berkunjung ke Pulau Rempang, sebab menurutnya dirinya harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan.

Tapi Presiden perintahkan saya secepatnya dan saya agendakan mungkin akhir minggu ini, ungkap Bahlil.

Menurut dia, Jokowi memberi tugas untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan aparat gabungan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu melalui komunikasi atau dialog terbuka.

Terkait dengan itu, Bahlil akan memberikan penjelasan kepada warga Pulau Rempang mengenai PSN kawasan industri yang akan dibangun dan manfaatnya bagi masyaklrakat sekitar.

Penugasan Bahlil ke Pulau Rempang disampaikan langsung Presiden Jokowi usai meninjau Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).

Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu, kata Jokowi.

Menurut Jokowi, bentrokan tersebut dikarenakan bentuk komunikasi yang kurang baik antara aparat gabungan kepada masyarakat. Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, aparat gabungan seharusnya mengajak bicara dan memberikan solusi. Menurutnya sudah ada kesepakatan antara warga dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di situ sebenarnya sudah ada kesepatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter persegi plus bangunannya type 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah, tutur Jokowi.