Mahfud MD Minta Tak Ada Politik Identitas Jelang Pilpres 2024

BANDUNG - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta para elit politik tak menggunakan politik identitas pada kontestasi pemilu 2024. Masyarakat diminta cerdas memilih pemimpin yang terbaik.

Konflik Pulau Rempang, Mahfud MD: 80 Persen Warga Sudah Setuju Tapi Ada Provokasi

Demikian diungkapan Mahfud MD saat menjadi keynote speaker pada acara Forum Diskusi Pemilu di Hotel Pullman, Kota Bandung, Rabu (13/9/2023).

Mahfud yang juga mantan Ketua Hakim MK, publik harus sadar, jika ada elit politik yang menyebabkan polarisasi dan politik identitas untuk kelompoknya. Apalagi jika politik identitas digunakan untuk memecah belah bangsa demi kepentingan kelompoknya.

"Politik identitas dan identitas politik itu beda. Politik identitas itu suatu identitas yang digunakan berdasarkan primordial untuk memojokkan orang lain, menggunakan untuk mengisolasi dan permusuhan. Ini yang tidak boleh, politik identitas untuk memecah belah," kata Mahfud.

Setuju Pendaftaran Capres Dimajukan, Mahfud MD: Bisa Pengaruhi Tahapan Pemilu

Saat ini kata Mahfud, Indonesia sedang diramaikan menjelang pemilihan presiden untuk pemilu 2024. Masyarakat diminta cerdas dalam memilih pemimpin. Di mana memilih pemimpin yang terbaik yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Memang tidak ada pemimpin atau manusia yang sempurna, tapi kita bisa memilih yang terbaik, yang paling sedikit kejelekannya. Itu yang dipilih," tegas dia.

Mahfud pun mengutip salah satu buku, bahwa pemilu harus dilaksanakan bukan untuk mendapatkan pemimpin yang ideal, akan tetapi mencegah orang jahat menjadi pemimpin atau wakil rakyat.

"Jadi yang dipilih adalah pemimpin yang punya nilai nilai kebaikan untuk masyarakat," tegas dia.

Sebelumnya, Mahfud MD juga meminta pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia berlangsung damai. Para elit politik diminta memberi contoh yang baik dan tidak menimbulkan keributan atau perpecahan.

Menurut Mahfud, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia telah diatur berdasarkan UU yang berlaku. Lembaga pelaksananya telah ada. Begitupun dengan lembaga pengawasannya.

"Demokrasi harus diatur oleh aturan atau hukum agar tidak liar. Di Indonesia semua aturannya sudah ada. KPU tinggal lakukan prosesnya dengan baik. Bawaslu kalau ada kecurangan, tegur. Jika tidak selesai, bisa ke MA. Semua sudah ada aturannya, jadi tidak perlu ribut ribut," katanya.

Menurut dia, pemilu 2024 adalah momentum menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap politik.

Namun, dibutuhkan peran elit politik, dalam kontek ini partai politik memberikan keteladanan untuk membangun pemilu damai, pungkasnya.