Warga Jepang Ajukan Gugatan kepada Pemerintahnya terkait Pembuangan Air Terkontaminasi Nuklir

TOKYO, NETRALNEWS.COM - Warga Fukushima dan sejumlah prefektur lainnya di Jepang pada Rabu (23/8/2023) mengumumkan bahwa mereka akan menggugat pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ke pengadilan, agar mereka menghentikan rencana pembuangan air yang terkontaminasi nuklir.

Para penggugat dari prefektur Fukushima, Miyagi, dan Ibaraki akan secara resmi melayangkan gugatan di Pengadilan Distrik Fukushima pada 8 September, menurut kantor berita nasional Kyodo.

Ini akan menjadi gugatan pertama di Jepang dengan warga yang menuntut pembatalan rencana pembuangan air yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke laut.

Gugatan tersebut, menyatakan bahwa pembuangan limbah itu akan melanggar prinsip fundamental bahwa pelaku pencemaran tidak diperbolehkan menyebarkan zat berbahaya, dan melanggar hak mereka untuk menjalani kehidupan yang stabil.

Kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa otoritas Jepang dan TEPCO memikul tanggung jawab yang signifikan atas insiden nuklir Fukushima, dan keputusan mereka saat ini untuk dengan sengaja membuang air yang terkontaminasi nuklir merupakan "kesalahan ganda".

Terlepas dari kekhawatiran besar dan penolakan keras, baik di dalam maupun luar negeri, pemerintah Jepang pada Selasa (22/8) mengumumkan bahwa TEPCO memulai proses pembuangan air limbah nuklir pada Kamis (24/8).

Sementara itu, China menentang dan mengecam langkah Jepang yang membuang air terkontaminasi nuklir Fukushima ke laut, dan telah meminta pemerintah Jepang untuk menghentikan tindakan yang salah ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada Kamis (24/8).

Pada Kamis (24/8), seperti dikutip dari Xinhua, tanpa menghiraukan kritik keras dan penolakan dari masyarakat internasional, pemerintah Jepang secara sepihak memulai pelepasan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima ke lautan.

"China dengan tegas menentang dan mengecam keras tindakan tersebut. Kami telah melakukan langkah serius terhadap Jepang dan memintanya menghentikan tindakan yang salah ini," kata juru bicara itu dalam sebuah pernyataan.

Menyebut bahwa pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima merupakan masalah besar terkait keselamatan nuklir, juru bicara tersebut mengatakan bahwa dampaknya melampaui perbatasan Jepang, dan masalah ini sama sekali bukan masalah internal Jepang.

Juru bicara itu mengatakan, sejak umat manusia mulai menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai, belum ada preseden atau standar yang diakui secara universal mengenai pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut.

Kecelakaan nuklir Fukushima yang terjadi 12 tahun lalu, merupakan bencana besar yang telah menyebabkan kebocoran sejumlah besar zat radioaktif ke laut. Ia menambahkan bahwa ada potensi bencana susulan yang disebabkan oleh ulah manusia terhadap masyarakat setempat dan negara-negara di seluruh dunia jika Jepang memilih untuk membuang air terkontaminasi nuklir ke laut hanya untuk melayani kepentingan egoisnya.

Juru bicara itu mencatat bahwa pemerintah Jepang gagal membuktikan legitimasi dan legalitas keputusan pembuangan air terkontaminasi nuklir ke laut, keandalan fasilitas pemurnian dalam jangka panjang, dan keaslian serta keakuratan data air yang terkontaminasi nuklir. Selain itu, pemerintah Jepang juga gagal membuktikan bahwa pembuangan ke laut aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan laut dan kesehatan manusia, serta rencana pemantauannya baik dan efektif.

"Dengan membuang air tersebut ke laut, Jepang menyebarkan risiko ke seluruh dunia dan menyebabkan luka terbuka bagi generasi umat manusia di masa depan," kata juru bicara itu.