Studi PBB: Profesi Admin dan Pekerjaan Wanita Paling Potensial Digantikan oleh AI

JAKARTA - Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) turut berdampak pada sektor tenaga kerja. Terbaru sebuah studi dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan bahwa profesi admin dan pekerjaan wanita paling berpotensi digantikan oleh AI.

Sebuah studi dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berada di bawah PBB menunjukan bahwa AI generatif akan menjadi solusi sekaligus ancaman sejumlah profesi. Soalnya AI generatif bisa mengotomatisasi pekerjaan administatif yang didominasi oleh pekerja perempuan, terutama di negara-negara maju.

Studi ini menemukan bahwa sebagian besar pekerjaan dan industri terkena risiko otomatisasi oleh AI generatif, yang telah terbukti sangat populer sejak dirilisnya ChatGPT oleh OpenAI yang didukung Microsoft pada akhir tahun lalu.

Profesi adminstratif mungkin akan terpengaruh oleh AI generatif yang mampu menghasilkan konten seperti teks gambar khusus, setelah dilatih tentang sejumlah besar materi yang ada, di mana sekitar seperempat dari tugas-tugasnya sangat terpengaruh oleh otomatisasi potensial.

Namun demikian ILO berharap agar sejumlah perusahaan menggunakan AI bukan mengganti peran pekerja, melainkan untuk melengkapi pekerjaan mereka.

Oleh karena itu, dampak terbesar dari teknologi ini kemungkinan besar bukan pada hilangnya lapangan kerja, melainkan potensi perubahan pada kualitas pekerjaan, terutama intensitas dan otonomi kerja, bunyi laporan tersebut dikutip dari Silicon , Rabu (23/8/2023).

Pekerjaan adminstratif merupakan pekerjaan yang paling terpapar risiko AI karena hampir seperempat tugas dapat diotomatisasi. Namun demikian, kebanyakan profesi lain, seperti manajer dan pekerja penjualan, hanya sedikit terpapar oleh adanya AI.

Apa solusinya?

Meski hanya berdampak pada negara maju, namun ILO mewanti-wanti bahwa kemapuan AI tidak seharusnya mengurangi lapangan kerja. Mereka menawarkan adanya pembatasan penggunaan AI agar semuanya berjalan seimbang.

Mereka mengatakan bahwa negara-negara harus merancang kebijakan untuk mendukung peralihan yang tertib, adil dan konsultatif, dengan menekankan bahwa \'AI\' hanya sebatas alat bantu.