Raih WTP ke-10, Bupati Wajo Ungkap Andil Besar DPRD

SENGKANG, PEDOMANMEDIA - Bupati Wajo Amran Mahmud menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo 2022, Senin (26/6/2023). Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna.

Amran menyampaikan bahwa seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mutlak dijalankan oleh Pemerintah Daerah, yang diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

"Rangkaian kegiatan tersebut, menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif," ungkapnya.

Lebih lanjut diuraikan, LKPD yang diserahkan ke DPRD dilampiri hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah LKPD yang kredibilitasnya yang tercermin dari hasil audit BPK.

"Sesuai Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2022, Syukur Alhamdulillah, kita meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan penghargaan WTP ke 8 tahun berturut-turut sejak Tahun 2015 dan ke-10 (sepuluh) kalinya untuk Kabupaten Wajo," ujarnya.

"Mudah-mudahan di tahun akan datang dapat terus dipertahankan. Penghargaan tersebut atas kerja keras dan kerjasama semua OPD dan pihak yang terkait, dan saya mengharapkan semoga hal ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya," ucapnya.

Mengakhiri sambutannya Ketua DPD PAN Wajo ini pun tidak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas kerjasama yang terjalin selama ini begitupun pada masa yang akan datang.

"Kami, selaku Kepala Pemerintahan dan seluruh jajaran Pemkab Wajo, tentu bersama DPRD bertekad memberi yang terbaik bagi kepentingan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan," ungkapnya

"Kekeliruan dan kesalahan, atau perbedaan pendapat yang kerap muncul dalam komunikasi dan interaksi antara eksekutif dan legislatif, merupakan keniscayaan yang harus kita sikapi secara bijak untuk mencari solusi atau penyelesaian yang terbaik dan berpihak pada kepentingan rakyat," tutur Amran Mahmud.