Contoh Surat Izin Pns Calon Kades
epanrita.net Sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS), ada beberapa aturan yang harus ditaati, terutama jika PNS tersebut ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa (Kades). Salah satu aturan tersebut adalah mengajukan surat izin kepada atasan untuk memperoleh izin mencalonkan diri. Artikel ini akan membahas contoh surat izin PNS calon Kades dan apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat surat tersebut.
Pengertian Surat Izin PNS Calon Kades
Surat izin PNS calon Kades adalah surat permohonan yang dibuat oleh seorang PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Surat ini ditujukan kepada atasan PNS yang bersangkutan, dengan maksud memperoleh izin dari atasan untuk mengikuti kontestasi pemilihan Kades.
Persyaratan Membuat Surat Izin PNS Calon Kades
Sebelum membuat surat izin PNS calon Kades, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS tersebut. Persyaratan tersebut antara lain:
1. Sudah Memiliki Jabatan PNS Minimal 2 Tahun
Seorang PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai Kades harus sudah memiliki jabatan minimal 2 tahun. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa PNS tersebut memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negeri.
2. Membuat Surat Permohonan Izin Mencalonkan Diri
PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai Kades harus membuat surat permohonan izin mencalonkan diri kepada atasan langsung. Surat ini harus dilampirkan dengan beberapa dokumen pendukung, seperti:
3. Tidak Ada Perintah Tugas dari Atasan
Sebelum membuat surat izin PNS calon Kades, pastikan tidak ada perintah tugas dari atasan. Jika ada perintah tugas, maka PNS tersebut harus menunda pencalonan sebagai Kades.
Contoh Surat Izin PNS Calon Kades
Berikut adalah contoh surat izin PNS calon Kades:
[Nama dan Alamat PNS]
[Tempat, Tanggal]
Kepada
[Yth. Nama Atasan PNS]
[Nama Jabatan Atasan PNS]
[Alamat Kantor]
Dengan Hormat,
Satgas Garuda PKH Tetapkan 2 Tersangka Illegal Logging di Mentawai, Kerugian Ratusan Miliar
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama Lengkap]
NIP: [Nomor Induk Pegawai]
Pangkat/Golongan: [Pangkat/Golongan]
Jabatan: [Nama Jabatan]
Unit Kerja: [Nama Unit Kerja]
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan ini saya bermaksud mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di [Nama Desa] pada pemilihan Kepala Desa tahun [tahun]. Oleh karena itu, melalui surat ini, saya memohon izin kepada Bapak/Ibu sebagai atasan langsung saya
untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di [Nama Desa]. Saya telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, termasuk telah memiliki jabatan sebagai PNS selama minimal 2 tahun.
Sebagai bahan pertimbangan, saya melampirkan berkas sebagai berikut:
- Fotokopi KTP
- Fotokopi sertifikat pendidikan terakhir
- Fotokopi SK pengangkatan PNS
- Surat rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat
Saya berharap atas izin yang diberikan oleh Bapak/Ibu, sehingga saya dapat memenuhi tugas saya sebagai warga negara dalam membangun desa.
Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[ Tanda Tangan ]
[Nama Lengkap PNS]
[NIP]
[Pangkat/Golongan]
[Jabatan]
[Alamat Kantor]
Cara Membuat Surat Izin PNS Calon Kades
Berikut adalah cara membuat surat izin PNS calon Kades:
1. Menentukan Tujuan Surat
Sebelum membuat surat izin PNS calon Kades, tentukan terlebih dahulu tujuan surat tersebut. Pastikan bahwa surat tersebut memenuhi persyaratan dan syarat yang telah ditetapkan oleh atasan.
2. Menyusun Isi Surat
Setelah menentukan tujuan surat, susun isi surat dengan rapi dan jelas. Pastikan surat tersebut mencakup informasi tentang jabatan dan unit kerja PNS yang bersangkutan, serta maksud dan tujuan surat.
3. Menyertakan Lampiran
Lampiran-lampiran yang diperlukan seperti fotokopi KTP, sertifikat pendidikan terakhir, SK pengangkatan PNS, dan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat harus dilampirkan bersama dengan surat izin.
4. Menulis Surat dengan Bahasa yang Baik dan Benar
Surat izin PNS calon Kades harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan bahasa yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
5. Memeriksa Kembali Surat
Sebelum surat dikirimkan, pastikan surat tersebut telah diperiksa kembali untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan penulisan maupun informasi yang tidak lengkap.
Kesimpulan
Bencana di Sumut, Menteri LH Deteksi 8 Perusahaan Aktivitas Tambang-Sawit di Hulu DAS Batang Toru
Mencalonkan diri sebagai kepala desa adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, sebagai PNS, terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan sebelum mencalonkan diri sebagai Kades. Salah satu aturan tersebut adalah mengajukan surat izin kepada atasan. Surat izin PNS calon Kades harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
FAQs
- Apakah surat izin PNS calon Kades harus dikirimkan kepada atasan? Jawab: Ya, surat izin PNS calon Kades harus dikirimkan kepada atasan sebagai bentuk permohonan izin untuk mencalonkan diri sebagai Kades.
- Apa saja lampiran yang harus disertakan dalam surat izin PNS calon Kades? Jawab: Lampiran yang harus disertakan dalam surat izin PNS calon Kades antara lain fotokopi KTP, sertifikat pendidikan terakhir, SK pengangkatan PNS, dan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat.
- Apakah surat izin PNS calon Kades dapat ditolak oleh atasan? Jawab: Ya, atasan memiliki hak untuk menolak surat izin PNS calon Kades jika terdapat ketidaksesuaian dengan aturan atau persyaratan yang telah ditetapkan.
- Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses surat izin PNS calon Kades? Jawab: Waktu yang diperlukan untuk memproses surat izin PNS calon Kades dapat bervariasi tergantung dari kebijakan masing-masing instansi.
- Apakah calon Kades yang merupakan PNS dapat tetap menerima gaji dari instansi tempatnya bekerja? Jawab: Ya, calon Kades yang merupakan PNS tetap dapat menerima gaji dari instansi tempatnya bekerja selama ia telah memperoleh izin dari atasan dan telah cuti dari tugasnya sebagai PNS selama proses kampanye dan pemilihan Kades berlangsung.
