Ogah Disebut Kecolongan Pilih Kuncoro sebagai Dirut Transjakarta, DKI: Kami Sudah Sesuai Asesmen

JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menepis telah kecolongan terkait pemilihan M Kuncoro Wibowo sebagai Dirut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pasalnya, Kuncoro hanya menduduki jabatan itu selama dua bulan dan selanjutnya kabar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fitri mengakui, pihaknya tidak mungkin ikut campur dengan aparat hukum terkait kasus yang tengah ditanganinya, apalagi KPK. "Mungkin, proses di KPK atau seterusnya, aparat penegak hukum lain, memang kami tidak mungkin menjangkau ranah tersebut," imbuhnya.

Meski demikian, dia tidak mau kalau Pemprov DKI disebut kecolongan dalam memilih Kuncoro sebagai Dirut PT Transjakarta. Karena, kata dia, pihaknya sudah menjalani semua prosedur dalam memilih Kuncoro sebagai Dirut.

"Saya enggak mau nyebut seperti itu (kecolongan) ya. Karena memang bisa jadi ketika proses itu, kami punya beberapa dokumen untuk ditandatangani," paparnya.

"Termasuk, apakah yang bersangkutan sedang berproses hukum atau seterusnya, konflik-konflik interest, cacat hukum, gcg ( good corporate governance ), dan seterusnya, itu kami ada dan itu ditandatangani. Jadi, patokan kami adalah dokumen itu," pungkasnya.

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos), berujung penetapan enam orang tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Total enam tersangka," kata sumber MPI saat dikonfirmasi, Rabu 15 Maret 2023.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail sempat menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah kecolongan memilih Kuncoro Wibowo menjadi Dirut Transjakarta. Sebab, Kuncoro justru tersandung kasus korupsi.