Dukung Siaran Berbasis Internet Diatur, Komisi I DPR : Bukan Berarti Mengekang Kreativitas

Nasional | inewsid | Published at Sabtu, 29 Agustus 2020 - 22:45
Dukung Siaran Berbasis Internet Diatur, Komisi I DPR : Bukan Berarti Mengekang Kreativitas

JAKARTA, iNews.id – Komisi I DPR mendukung perlunya pengaturan siaran berbasis internet. Pengaturan dan pengawasan ini tidak berarti mengekang kebebasan berekspresi, namun justru untuk mendorong lahirnya konten-konten kreatif yang bertanggung jawab.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, seiring perkembangan teknologi informasi, peraturan mengenai penyiaran sudah selayaknya diperbarui. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

Menurut dia, permohonan uji materi oleh stasiun televisi RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga dalam rangka pembaruan undang-undang tersebut. Kharis setuju siaran berbasis internet harus diawasi, termasuk layanan live di media sosial.

"Ketika ada orang menayangkan sebuah siaran langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Youtube, dan sebagainya kan memang secara teknologi sudah sangat maju, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Sementara yang (bersiaran) pakai teritorial (televisi) bayar pajak. Mereka itu juga diatur dengan ketat tentang kontennya," kata Kharis kepada iNews.id, Sabtu (29/8/2020).

Menurut dia, media sosial juga perlu untuk diawasi. Jangan sampai platform tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang banyak mengandung hal negatif. Dia mengkhawatirkan jika tanpa aturan, konten media sosial maupun siaran berbasis internet lainnya dapat berisi hal-hal negatif

"Kalau sudah sampai ke hal yang negatif ya tetap saja kita sayangkan. Kan kemudian kalau anak-anak kecil itu secara tiba-tiba mengakses Youtube dengan bebas, bukan cuma iklannya, kalau yang di livestream-kan juga porno mau apa? Nah itu dia masalahmya," ucap Kharis.

Dia menyayangkan pandangan pihak-pihak yang menentang pengaturan bagi siaran berbasis internet. Dalam pandangannya, jika media baru itu tidak mau diatur, logikanya mereka pun tidak perlu ada.

Mengapa demikian? Sebab, lembaga penyiaran konvensional pun bisa saja meminta hal sama. Mereka dapat saja minta agar tidak diatur karena ada siaran lain yang juga tidak diatur dan diawasi.

Seperti diketahui, RCTI dan iNews mengajukan permohonan uji materi (judicial review/JR) UU Penyiaran ke MK. Tujuan uji materi ini yaitu untuk menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing.

Dalam persidangan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M Ramli menyebut perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin.

Kharis tidak sepakat dengan pernyataan yang menyebut uji materi UU Penyiaran akan menyebabkan kreativitas dibatasi. Kreativitas atau berekspresi tetap menjadi hal utama, namun harus tetap mengedepankan tanggung jawab.

"Di UU nanti bahwa kreatif itu adalah yang bertanggung jawab, yang tidak merusak atau melabrak tatanan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu diatur. Jangan terus kemudian (berpikir) ngapain diatur-diatur, ini konten kreatif," tuturnya.

Kharis menegaskan, dalam hal penyiaran, jasa para pemilik televisi juga tidak dapat dilupakan begitu saja. Menurutnya, televisi konvensional telah memberikan dampak kemajuan bagi bangsa.

Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik mengatakan, jika uji materi dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoaks) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ketentuan ini tanpa terkecuali, untuk penyiaran berbasis internet lokal maupun asing.

Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap isi tayangan video berbasis internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.

“Putusan uji materi tersebut akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan makmur sebagaimana jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

Dari sisi landasan hukum, Chris mengatakan, UU Penyiaran Pasal 1 angka 2 menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

"Dengan tegas disebutkan bahwa penyiaran adalah yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan tayangan video berbasis internet, seperti OTT, media sosial, dan lainnya, juga menggunakan spektrum frekuensi radio," kata dia.

Chris menjelaskan, tayangan lewat mobile juga menggunakan spektrum frekuensi radio, di mana tayangan lewat wi-fi juga menggunakan spektrum frekuensi radio di 2,4GHz.

"UU No 32/2002 dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mengatur tayangan video berbasis internet. Tanpa ada spektrum frekuensi radio, semua tayangan video berbasis internet tidak dapat ditransmisikan, sehingga tidak dapat ditonton," ujarnya.

Dalam penjelasan UU Penyiaran, maksud dan tujuannya mencakup pengaturan teknologi digital dan Internet sebagaimana dengan tegas ditulis di butir 4 yaitu: Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, Internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

Sebagai informasi, isi siaran yang dilarang adalah:
- Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Artikel Asli