Lapor Bawaslu, BPH PDPM Ungkap Dugaan Kecurangan Perekrutan PPS

Badan Pengurus Harian Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lampung Utara (BPH PDPM Lampura) meradang.

Mereka melaporkan dugaan kecurangan dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke k antor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampura, Selasa (24/1/2023).

Ketua Pemuda Muhammadiyah Lampura, Zuheri, menilai perekrutan PPS sekadar formalitas. Sebab, ada dugaan masuknya PPS titipan dari oknum tertentu.

"Saya mewakili teman-teman BPH PDPM menilai perekrutan ini banyak sekali kecurangan, kata dia.

Dia mencontohkan ada calon anggota PPS yang terindikasi terafiliasi dengan salah satu partai sehingga lulus.

Kemudian di Desa Bumirestu ada nama calon PPS yang lulus di pengumuman pertama dan kedua.

Namun di pengumuman ketiga oleh KPU Lampura, calon tersebut tidak diluluskan.

Selain itu, ada dua desa dan dua kecamatan di pengumuman ketiga yang hilang. Yaitu Desa Negara Agung, Kecamatan Sungkai Jaya dan Desa Purba Sakti, Kecamatan Abung Surakarta.

Di Desa Gunung Sadar dalam pengumumannya juga hanya ada dua orang.

Dia pun mendapat informasi ada calon anggota PPS yang tidak berdomisili di desa tempat mencalonkan.

Saya karenanya akan melaporkan pelanggaran kode etik ini ke Bawaslu provinsi dan kabupaten serta DKPP, tegasnya.

Menanggapi hal di atas, Masum selaku Kordiv SDMO Bawaslu Lampura, berjanji mempelajari laporan tersebut.

"Selain itu, kami akan berkoordinasi dengan KPU Lampura," singkatnya. (*)