Benjamin Netanyahu Resmi Jadi PM Israel, Perdamaian dengan Palestina Makin Suram

TEL AVIV, iNews.id - Benjamin Netanyahu resmi dilantik sebagai perdana menteri Israel, Kamis (29/12/2022). Dia berhasil membentuk pemerintahan yang terdiri atas kelompok nasionalis dan keagamaan Yahudi. Kelompok ini memenangkan pemilu pada November lalu dan menguasai 63 dari 120 kursi parlemen Knesset.

Partai-partai yang masuk koalisi pemerintahan termasuk Zionisme Religius dan Kekuatan Yahudi. Mereka menentang berdirinya negara Palestina serta bertekad memperluas permukiman Yahudi dengan merampas tanah warga Palestina di Tepi Barat. Kebijakan-kebijakan kelompok ini kerap memicu kritikan, bukan hanya di dalam negei, tapi luar negeri karena mengganggu proses perdamaian Israel-Palestina.

Namun Netanyahu berulang kali berjanji untuk mempromosikan toleransi dan mengupayakan perdamaian. Dia mengatakan kepada parlemen Knesset akan menjadikan penyelesaian konflik Israel-Arab sebagai prioritas utamanya.

Pernyataannya itu memicu cemoohan lawan politik di parlemen dengan menganggapnya lemah. Menurut kubu oposisi, Netanyahu harus membuat kesepakatan untuk mendapat mitra baru karena partai-partai kelompok tengah memboikotnya terkait kasus korupsi. Kebijakan-kebijakan pemerintah tetap harus mendapat persetujuan mayoritas parlemen.

Uniknya, meski kelompok sayap kanan Netanyahu menentang LGBT, para politisi koalisi di parlemen memilih Amir Ohana, seorang loyalis Netanyahu yang blak-blakan mengakui dirinya gay, sebagai ketua Knesset yang baru.

Kemenangan Netanyahu dalam pemilu lalu menambah penderitaan warga Palestina yang sudah lama mengalami masa suram penindasan Zionis. Pada masa menjabat, Netanyahu terus saja memperluas pemuliman Yahudi di Tepi Barat meski dikecam negara Barat.

Partai Likud yang dipimpin Netahyahu menjadikan pedoman akan mempromosikan dan mengembangkan pemukiman di tanah di mana pemeluk Yahudi memiliki memiliki hak eksklusif dan tidak dapat disangkal.

Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang dicaplok dalam perang itu sebagai langkah ilegal.

Komentar Presiden AS Joe Biden

Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden berharap bisa bekerja sama dengan Netanyahu untuk mengatasi potensi gangguan keamanan di kawasan, seperti Iran.

Namun Biden menegaskan prinsip AS di bawah pemerintahannya yang berupaya mendorong perdamaian di kawasan termasuk konflik Israel-Palestina. Biden menginginkan ditegakkannya kembali solusi dua negata.

Amerika Serikat akan terus mendukung solusi dua negara dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungannya atau bertentangan dengan kepentingan dan nilai bersama, katanya.