Pemerintah Belum Bersikap, Masih Pelajari Permintaan Maaf Belanda
JawaPos.com Pemerintah belum banyak bersuara terkait permohonan maaf PM Belanda Mark Rutte atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun. Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Fauziyah mengatakan, permohonan maaf itu masih dipelajari.
Faiza mengatakan, pemerintah melalui KBRI di Den Haag masih meminta penjelasan ke otoritas Belanda terkait maksud permohonan maaf yang disampaikan Rutte. Karena itu, pihaknya belum bisa berkomentar banyak. Masih dipelajari, jadi belum bisa ditanggapi, ujarnya kemarin (21/12).
Faiza juga enggan berkomentar saat disinggung soal hubungan diplomasi kedua negara usai permintaan maaf Belanda untuk kali ketiga ini. Aksi diamnya seolah menegaskan kembali soal tak ada respons sebelum mendapat penjelasan dan masukan yang komprehensif terkait maksud Rutte.
Sebagaimana diketahui, Senin (19/12) lalu Rutte secara resmi meminta maaf atas perbudakan yang dilakukan negaranya selama masa kolonial. Permintaan maaf itu dirasa perlu karena menurutnya, penindasan dan eksploitasi saat itu masih berpengaruh hingga kini. Negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka, ucapnya.
Mewakili pemerintah Belanda, dia pun meminta maaf pada negara-negara bekas koloni Belanda seperti Suriname, Kepulauan Karibia, dan Indonesia. Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu, tuturnya.
Permintaan maaf itu sebetulnya bukan kali pertama. Sebelumnya, pemerintah juga meminta maaf atas kekerasan sistematis yang dilakukan tentara Belanda di era perang kemerdekaan pada 19451949. Hal itu disampaikan Rutte pada Februari 2022. Lalu, pada 10 Maret 2020, Raja Belanda Willem Alexander sempat menyampaikan permohonan maaf ke Indonesia atas kekerasan di masa kolonial yang terjadi kurang lebih 300 tahun.
