Polemik Data Beras, Ombudsman RI Soroti Kinerja Bulog

JAKARTA Polemik data beras yang terjadi di Indonesia membuat Ombudsman RI menyoroti kinerja Bulog. Ombudsman menilai pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam membangun kebijakan seputar beras yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menuturkan, kebijakan pemerintah yang mencabut captive market dalam program penyaluran beras Perum Bulog dan lambannya pemerintah dalam merevisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) mengakibatkan kinerja pengadaan beras Perum Bulog melorot, dan mempersulit pelaksanaan stabilisasi harga beras.

Agar kejadian ini tidak berulang di akhir 2023, alangkah patutnya jika pemerintah kembali memikirkan untuk memastikan pengadaan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari pengadaan beras Perum Bulog, ujar Yeka dikutip dari keterangan resminya, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya, dengan ditetapkannya sumber BPNT dari pengadaan beras Perum Bulog, maka stabilisasi harga beras akan mudah untuk dilakukan.

"Selain itu, penggunaan dana APBN juga akan semakin efisien," imbuhnya.

Yeka menambahkan, Badan Pangan Nasional juga harus bisa mengintegrasikan penugasan dari hulu ke hilir. Sehingga Perum Bulog tidak selalu dijadikan kambing hitam dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Asal tahu saja, Bulog saat ini tengah di \'serang\' karena belum dapat memenuhi amanat yang diberikan. Di mana semestinya di akhir tahun ini Perum Bulog harus memiliki stok beras 1,2 juta ton.

Namun fakta di lapangan, stok beras yang ada di gudang Perum Bulog tersisa 494,2 ribu ton. Angka itu terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 295,3 ribu ton dan beras komersil 198,8 ribu ton.

Lebih ekstremnya lagi, Bulog diberikan data stok beras petani yang surplus sampai 600 ribu ton dari Kementerian Pertanian. Namun, setelah di cek ke lapangan, pasokan beras surplus tidak sesuai fakta.

"Berdasarkan lapangan, karena saya bukan harus mengecek data ini benar atau tidak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak orang penggilingan, memang barangnya nggak ada," ungkap Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI.