Gandeng LSM Dan Organisasi Pers Bawaslu Tangkal Hoaks Di Medsos

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merasa perlu berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menangkal hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan Pemilu 2024. Oleh karena diperlukan menggandeng lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu literasi digital serta berbagai organisasi wadah jurnalis.

Kami akan kolaborasi dengan banyak pihak seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi jurnalis lain untuk menangkal isu hoaks di media sosial, kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty dalam keterangannya kepada wartawan, kemarin.

Kolaborasi multipihak ini diharapkan berbentuk produk dan konten informasi yang benar untuk disebarluaskan. Konten ini untuk mengimbangi informasi fitnah yang beredar.

Kata dia, banyaknya hoaks dan disinformasi soal pemilu tak terlepas dari ketidakmampuan produk jurnalisme berita yang valid untuk menandinginya. Maksudnya, banyak sekali hoaks yang mem- viral karena berita yang benar tidak menyebar dan seramai berita bohong itu. Maka kita butuhkerja sama dengan media massa, sambungnya.

Selain itu, tantangan Pemilu 2024 khususnya dalam hal penyebaran informasi di media sosial tidak banyak berubah dari Pemilu 2019. Regulasi yang tak berubah dinilai menjadi penyebabnya.

Bawaslu pun mengakui keterbatasan regulasi untuk menindak hoaks dan disinformasi pemilu. Bawaslu hanya bisa melakukan analisis, kajian, dan merekomendasikan kepada platform(media sosial) untuk men-take down. Bawaslu punyaketerbatasan, kita diatur regulasi. Termasuk tak ada aturan yang bisa menindak jika ada informasi hoaks, tambahnya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebut Lolly belum spesifik mengatur soal hoaks dan disinformasi.