Di Daerah Banyak Di Bawah Standar Gaji Guru Dosen Honorer Jauh Panggang Dari Api

Di Daerah Banyak Di Bawah Standar Gaji Guru Dosen Honorer Jauh Panggang Dari Api

Nasional | BuddyKu | Minggu, 27 November 2022 - 06:34
share

Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022 masih menyisakan catatan minor. Terutama, soal kesejahteraan guru. Masih banyak guru honorer di daerah pelosok yang digaji tidak layak.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, kesejahteraan guru, khususnya honorer, masih jauh panggang dari api. Padahal, negara berutang besar kepada guru honorer, yang berjumlah lebih dari 1 juta orang.

Mereka masih digaji jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata Rp 500 ribuRp 1 juta per bulan. Padahal, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, ungkapnya.

Salim mengatakan, hal tersebut akhirnya membuat banyak guru terjebak pinjaman online (pinjol). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, sebanyak 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru, artinya guru paling banyak terjebak pinjol. Ini adalah fakta yang sangat menyedihkan, ujarnya.

Selain soal kesejahteraan guru, P2G juga menyoroti kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan digitalisasi pendidikan, khususnya melalui kanalisasi tunggal Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kebijakan itu dinilai kontraproduktif dengan semangat Merdeka Mengajar.

P2G menerima laporan dari para guru di daerah termasuk anggota P2G, keberadaan PMM ternyata menyulitkan dan menambah beban administratif guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, ungkap Salim.

Dia mengatakan, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru diwajibkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah mengisi sampai tuntas PMM. Bahkan kepala sekolah akan diberi sanksi jika guru terlambat atau tidak mengisi konten PMM.

Dulu kami dibebani administrasi, sekarang guru dibebani aplikasi, katanya.

Salim mendesak, Kemdikbudristek membuka kembali dan melanjutkan uji publik RUU Sisdiknas secara dialogis dengan semua stakeholder pendidikan. Pasca ditolaknya RUU Sisdiknas oleh Badan Legislasi Nasional DPR RI September 2022 lalu, Kemdikbudristek tidak lagi mengadakan uji publik dan dialog mengenai RUU Sisdiknas.

Peringatan HGN 2022 harus dijadikan momentum yang tepat bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah mengevaluasi semua kebijakannya mengenai guru, tukas Salim.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi membenarkan masih banyak guru yang menerima gaji di bawah upah minimum kota atau kabupaten (UMK). Khususnya di daerah pelosok.

Muhdi menyebut, Pemerintah kerap tidak adil karena menuntut perusahaan menggaji pegawai atau buruh sesuai UMK yang berlaku. Namun, Pemerintah masih membiarkan guru honorer digaji ala kadarnya.

Jateng (sudah sesuai UMK), Kota Semarang iya, tapi bagaimana dengan kota yang lain? Banyak yang dibayar Rp 500.000-Rp 750.000, banyak sekali. Demak misalkan. Jadi betul ada ketimpangan. Maka terjadi sama-sama guru di Indonesia ada yang gajinya Rp 10 juta ada yang Rp 200 ribu, ungkapnya.

Dia berharap, Pemerintah serius menunjukkan komitmen untuk mensejahterakan guru. Terutama memenuhi janji pengangkatan sejuta guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Maka ini menjadi catatan kita, kalau tidak ada pengangkatan ASN maka guru honorer nasibnya yang di daerah-daerah, masih tidak jelas, tidak mendapat penghargaan yang semestinya, pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR, Krisdayanti menilai, gaji ratusan ribu tidaklah pantas bagi guru yang membantu mendidik anak bangsa. Kata dia, masih ada guru honorer yang mendapat gaji Rp 300 ribu sebulan, tinggal di lingkungan sekolah, dan di bagian toilet.

Ini kan suatu hal yang tidak pantas kita berikan pada guru, katanya.

Krisdayanti berhadap, Pemerintah benar-benar hadir dan segera menyelesaikan masalah guru. Yaitu, kata dia, dengan memberi kesejahteraan yang sepantasnya bagi guru, dan dengan menjadikan mereka ASN.

(Dengan begitu) Tidak ada kesenjangan, tuturnya.

Netizen merasa sedih dan miris mengetahui masih banyak guru honorer yang mendapat gaji tidak layak. Karena itu, Pemerintah didesak untuk mensejahterakan guru yang jasanya sangat banyak untuk dunia pendidikan Indonesia.

Akun @ pakParda mengatakan, tanpa guru di kelas, anak-anak Indonesia tidak bisa maju di gelanggang dunia. Semestinya, kata dia, guru di desa terpencil diberi gaji lebih dari cukup. [ASI]

Topik Menarik