Ketua MPR Dukung Pemprov Sulsel Ambil Alih PT Vale Indonesia

JawaPos.com Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung Pemerintah Sulawesi Selatan mengambil alih PT Vale Indonesia agar dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sudah saatnya lahan tambang nikel di Blok Sorowako, Luwu Timur, yang selama ini digarap PT Vale Indonesia. dialihkan pengelolaannya ke BUMD provinsi dan kabupaten, kata Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar usai bertemuGubernur Sulawesi SelatanAndi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar.

Bambang juga mendukung langkah Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan nikel dan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Kontrak Karya PT Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025.

Sejak izin eksploitasi pertambangan berlangsung pada 1968, PT Vale dinilai tidak banyak yang dilakukan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Bahkan menurut Bambang, eksploitasi sumber daya alam itu hanya menyisakan kondisi yang memilukan dengan meninggalkan kemiskinan ekstrem, khususnya di Luwu, Sulsel.

Lahan kontrak karya yang tidak diperpanjang wajib menjadi milik pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut, ujar Bambang.

Terlebih lagi, lanjut dia, tidak hanya Gubernur Sulsel yang menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga menyatakan penolakan serupa.

Berdasar hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Maret 2022, lima daerah paling miskin di Sulsel adalah Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28 persen, Pangkep 14,28 persen, disusul Luwu Utara dengan persentase 13,59 persen, kemudian Luwu 12,52 persen, dan selanjutnya Enrekang 12,47 persen.

Pemprov Sulsel harus bekerja keras agar target Presiden Jokowi mewujudkan angka kategori kemiskinan ekstrem di Indonesia nol persen pada 2024 dapat tercapai, tutur Bambang.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel telah menyampaikan secara langsung bahwa menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (8/9).

Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami. Di mana kami kaya raya (sumber daya alam), dan kami hanya jadi penonton, kata Andi Sudirman.