Dugaan Kriminalisasi Anies Perlu Di Clear kan

Dugaan Kriminalisasi Anies Perlu Di Clear kan

Nasional | BuddyKu | Minggu, 2 Oktober 2022 - 07:43
share

Isu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan dikriminalisasi KPK terkait kasus balapan mobil listrik Formula E, ramai dibahas di dunia nyata dan dunia maya, kemarin. Kriminalisasi ini, disebut-sebut untuk menjegal Anies sebagai capres. Agar isu ini tidak makin liar, KPK didesak segera meng- clear -kannya.

Kabar Anies akan dijadikan tersangka kasus Formula E diungkapkan Tempo. Dalam laporannya, Tempo menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri mendesak satuan tugas penyelidik menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Padahal, lanjut laporan Tempo itu, dalam gelar perkara Rabu (28/9) yang dilakukan KPK, kasus Formula E belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Namun,Firlikatanya tidak puas, bersikukuh meminta untuk Anies segera ditetapkan sebagai tersangka Formula E. Status tersangka ini kudu tersemat ke Anies sebelum partai mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Poros Gondangdia yang terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat, rencannya mau deklarasi Anies capres November nanti.

Dugaan kriminalisasi Anies oleh KPK pun menggema di dunia maya. Di media sosial Twitter, tanda pagar #SaveAniesBaswedan sempat trending topic , seharian kemarin. Hingga kemarin sore, cuitan tagar ini, mencapai 16.000 kali.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof. Nadirsyah Hosen dalam akun twitternya, @na_dirs menyebut, bahaya jika KPK ditarik ke politik praktis. Nggak suka dengan Anies, silakan saja, tapi hak warga negara untuk maju di Pilpres sesuai persyaratan UU. Jangan sampai (siapapun capresnya) mau dijegal dengan cara kotor. Ada bukti kuat, silakan lanjutkan kasusnya. Nggak ada, ya stop, kicaunya.

@msaid_didu juga melambungkan tagar ini. Apakah langkah Ketua @KPK_RI seperti ini sudah sesuai dengan harapan Pak @Fahrihamzah? Apakah praktek seperti ini yang dimaksud oleh Prof. @mohmahfudmd bahwa jika jadi target maka fasalnya gampang dicarikan?#SaveAniesBaswedan, cuitnya.

Akun @bos_sir mempertanyakan, kenapa Anies harus dikriminalisasi. Anies adalah harapan rakyat, rekam jejak dan prestasi di Jakarta menunjukkan itu, cuitnya. Semoga pak Anies selalu dalam lindungan Allah SWT, cuit @Mdy_Asmara1701.

Di dunia nyata, kritikan ke KPK tak kalah berisik. Mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagianpimpinan KPKuntuk melakukan upaya ini. Indikasi kuat politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW, kata Bambang.

Jika benar, KPK telah diseret untuk ikut dalam permainan politik. Tudingan berbagai pihak soal nir-integritas sebagian pimpinan KPK dapat legitimasinya. Ini jelas makin menghancurkan kredibilitas kelembagaan KPK.

Partai pendukung Anies juga ikutan komentar. Waketum NasDem, Ahmad Ali menyayangkan, jika kabar tersebut benar.Jika penegak hukum jadi alat, ini jelas membahayakan demokrasi.

Cerita upaya atau ada orang yang memaksa menaikkan status Anies sebagai tersangka, ini perlu diklarifikasi teman-teman wartawan terhadap internal KPK. Kalau benar, maka ini akan membahayakan proses demokrasi, kata Ali.

Jika KPK tak segera klarifikasi, apalagi sampai terbukti ada upaya untuk menjegal Anies, masyarakat bakal gaduh. Apalagi Anies sekarang lagi jadi pusat perhatian dalam agenda pilpres 2024.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan, jika terbukti, upaya ini jelas bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, cara seperti ini sangat tidak kita inginkan bersama. Publik akan mengawasi dan kontrol isu yang saat ini sudah menjadi rahasia umum, tambahnya.

Sedang Juru bicaraPKS, Pipin Sopian mengimbau, KPK tak jadi alat politik untuk menjegalAnies. KPK harus jaga kepercayaan rakyat dengan menangani kasus secara transparan, obyektif, dan independen. Apalagi kasus ini sangat sensitif, menyangkut salah satu capres potensial yang memiliki banyak pendukung. Taruhannya kepercayaan jutaan rakyat yang kini sedang mantau KPK, ujar Pipin.

Pakar pidana Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Suparji Ahmad berpesan, KPK mengungkap kasus sesuai fakta. KPK sebagai penegak hukum, harus independen, obyektif, dan berintegritas. KPK itu alat negara, bukan alat siapapun. Dibentuknya KPK adalah untuk kepentingan negara. KPK harus clearkan isu ini, pintanya.

Apa tanggapan KPK? Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menepis isu ini. Dia memastikan, penyelidikan dugaan korupsi balapan mobil listrik ini tak berkaitan dengan politik. Ditegaskan Ali, pemeriksaan Anies dibutuhkan sesuai kapasitasnya sebagai saksi. Tidak benar. Proses tindak lanjut laporan masyarakat oleh KPK dimulai sejak jauh-jauh hari sebelum hiruk pikuk soal pencapresan, kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/9).

Ali menyayangkan isu yang menyudutkan KPK. Dia tegas menyatakan, kerja-kerja KPK tidak memiliki korelasi dengan Pemilu 2024. Kami bekerja di ranah hukum, kami pastikan itu, tegas Ali.

Lalu apa kata Anies? Ditemui usai peresmian Kantor Majelis Pusat Nasional Pemuda Pancasila (PP) di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin, Anies hanya tersenyum menjawab pertanyaan wartawan soal isu ini.

Topik Menarik