Jadi Capim KPK Usulan Jokowi, Ini Sosok Johanis Tanak & I Nyoman Wara
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut mengusulkan Johanis Tanak dan I Nyoman Wara menjadi dua calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar.
Sebelumnya, pada 2019 silam, keduanya dinyatakan tidak lolos seleksi Capim KPK 2019 karena tidak mendapat suara dalam proses voting di DPR.
Johanis Tanak
Johanis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1983.
Dia diketahui kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga hingga mendapatkan Gelar Doktor Program Studi Ilmu Hukum pada Juni 2019.
Johanis sebelumnya dikenal sebagai pejabat karier di lingkungan kejaksaan.
Pada 2014, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2016 silam.
Johanis juga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
Johanis Tanak menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ketika mengikuti seleksi Capim KPK 2019 lalu.
Saat proses wawancara dan uji publik pada Rabu, 28 Agustus 2019, dia ditanya mengenai pengalamannya menangani kasus korupsi yang membuat dilema.
Dalam hal ini dia menyinggung kasus yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah dari Partai NasDem HB Paliudju.
Tanak mengatakan penetapan tersangka tersebut membuatnya dipanggil Jaksa Agung saat itu M Prasetyo.
I Nyoman Wara
I Nyoman Wara menempuh pendidikan D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan lulus pada tahun 1989.
Tak sampai di situ, Nyoman kembali melanjutkan pendidikannya hingga meraih S1 Ekonomi pada 1994.
Kariernya sebagai auditor dimulai sejak 1989. Dia menjadi auditor BUMN selama 13 tahun.
Selain itu, dia pernah menjadi auditor di Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Kemudian pada 2010, dia dipercaya menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Banten.
Saat proses seleksi Capim KPK, Nyoman ditanya Panitia Seleksi soal audit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dia mengklaim audit BPK terhadap BLBI sudah sesuai standar dan ditemukan kerugian negara.
