Kemenkumham Sahkan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Gantikan Suharso Monoarfa
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan pergantian kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono.
Hal itu tertera dalam surat Keputusan Menkumham Nomor Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.
Mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa Bakti 2020-2025, tulis salah satu keputusan Kemenkumham dikutip Sabtu (10/9/2022),
Keputusan itu ditandatangani Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Jumat (9/9/2022). Menurut keputusan itu, Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 6 September 2022 mengenai Keputusan Rapat DPP PPP.
Dalam surat keputusan itu, Kemenkumham menyatakan susunan pengurus DPP PPP selain ketua umum tidak ada perubahan. Di mana, tetap sama sesuai hasil Muktamar IX PPP yang berkasnya telah diterima oleh Kemenkumham.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tulis surat keputusan tersebut.
Mardiono pun mengakui bahwa pihaknya telah menerima keputusan dari Kemenkumham terkait pergantian Ketua Umum. Ia mengatakan, proses tersebut sangat cepat dan sangat mengapresiasi pihak dari Kemenkumham.
"Saya telah menerima surat keputusan dari Kemenkumham sebagaimana yang telah kita ajukan pada hari Selasa yang lalu dan alhamdulillah telah mendapatkan pelayanan yang baik," ucap Mardiono.
Dikukuhkan Jadi Ketum
Sementara itu, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP dan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP .
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, ketetapan itu diputuskan dalam musyawarah kerja nasional di Banten, Senin (5/9/2022).
Pada tanggal 5/9/22 dilanjutkan dengan musyawarah Kerja Nasional yang bertempat di Banten yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis syariah, pimpinan majelis Kehormatan, pimpinan majelis Pertimbangan, pimpinan dan lembaga DPP PPP, Banom dan Pimpinan wilayah dari 29 Provinsi, kata Usman kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
