Pj Bupati `Belanja` Masalah di Muna Barat
MUNA BARAT, TELISIK.ID - Kehadiran Pj Bupati Muna Barat, Bahri disambut sejumlah masalah di Bumi Laworo.
Selama sebulan terakhir menjalankan tugas, Bahri pun bergerak untuk belanja masalah. Masalah pertama yang dihadapi adalah soal mutasi pejabat yang dilakukan pemerintahan sebelumnya yang tidak prosedural. Ia pun akan mengembalikan pejabat yang di non job sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Kita akan kembalikan pejabat yang di-nonjob itu dan melakukan penataan ulang birokrasi. Saat ini sudah berproses. Sudah ada izin dari pak gubernur, tinggal menunggu izin mendagri," kata Bahri, Jumat (1/7/2022).
Kemudian lagi, persoalan fasilitas pemerintah yang selama tujuh tahun terakhir, Muna Barat sama sekali belum memiliki gedung perkantoran. Sebagai putra daerah, Bahri pun harus berbuat. Tahun ini, Ia sudah punya rencana untuk membangun pusat kantor Bumi Praja Laworoku sebagai icon daerah, rumah jabatan bupati, kantor DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan mesjid raya.
Ia pun sudah mendapatkan anggaranya tahun ini sebesar Rp 48 miliar dari rasionalisasi anggaran perjalanan dinas organisasi perangkat daerah (OPD), makan minum dan alat tulis kantor (ATK).
"Insyaallah tahun ini, setelah Perubahan APBD, kita sudah bisa lakukan peletakan batu pertama," ujarnya.
Di sisi lain pula, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga fokus dala peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembenahan terhadap sarana pertanian, perikanan dan perkebunan.
Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menerangkan, kehadiran Pj Bupati, Bahri menjadi spirit baru di pemerintahan. Pj bupati melakukan perbaikan perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang berkualitas.
"Pak Pj tidak tenang, bila ada masalah. Makanya, beliau selalu turun langsung untuk menyelesaikannya," kata Fajar.
Pj bupati, menurut Fajar, melaksanakan tugas mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang didasari permasalahan utama pembangunan yang ada selama ini. Antara lain, rendahnya kualitas SDM, rendahnya produksi, produktivitas dan nilai tambah perekonomian daerah. Kemudian, belum optimalnya tata kelola pemerintahan serta belum optimalnya daya saing infrastruktur dan lingkungan.
"Pak Pj bupati hadir untuk menyelesaikan satu persatu masalah di internal dan eksternal serta memastikan masyarakat dalam keadaan baik-baik saja," ungkapnya.
Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu menjelaskan, terobosan yang dilakukan Pj bupati di internal pemerintahan adalah menekankan kedisiplinan ASN yang akan ditunjang dengan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Lalu, di eksternal, Pj bupati melakukan blusukan ke kecamatan dan desa untuk mendorong kepastian hukum dan asas keadilan bagi masyarakat yang meliputi, memastikan hak atas tanah yang terdampak bagi pembangunan infrastruktur di Bumi Praja Laworoku, pembangunan mesjid raya dan lahan warga yang terkena pelebaran jalan lingkar (ring road).
"Kebijakan yang dilakukan Pj bupati tentunya untuk mengatasi masalah. Pj bupati tidak inginkan masyarakat dirugikan," terangnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Lawa Raya, La Ode Agus mengatakan, kehadiran Pj bupati yang berlatar belakang sebagai pejabat pusat, sangat membawa berkah bagi Muna Barat. Apalagi, posisi Pj bupati sebagai Direktur Perencanaan Keuangan, tentunya tidak sulit untuk memboyong anggaran dari pusat untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap Pj bupati fokus untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Muna Barat. Sudah cukup tujuh tahun, masyarakat merasakan dan melihat pembangunan yang tidak merata. Anggaran setiap tahun dihabiskan untuk ring road, sementara gedung perkantoran dan infrastruktur lainnya tidak tersentuh," ujarnya. (A)
Penulis: Sunaryo
Editor: Musdar
