Penanganan PMK : KLU Dijatah Vaksin 600 Ekor
TANJUNG -Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyetujui penggunaan anggaran BTT Rp 750 juta untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun jumlah ini masih jauh dari permohonan anggaran yang diajukan DKP3 KLU sebesar 7,6 miliar.
DKP3 kini tengah mengupayakan penggunaan Dana Desa (DD). Namun untuk menggunakan anggaran ini, DKP3 dan DP2KBPMD KLU akan melakukan konsultasi ke Kemendes PDTT terlebih dulu.
Kami akan konsultasi ke Kemendes mengenai ini, ujar Kepala DKP3 KLU Tresnahadi, Minggu (26/6).
Dikatakannya, mereka akan konsultasi mengenai Perpres 104 tahun 2021. isinya tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Di pasal 5 ayat 4 huruf b, dinyatakan DD paling sedikit 20 persen dialokasikan untuk ketahanan pangan dan hewani.
Kalau pemahaman kami terkait hewani ini, berarti kita bicara soal ternak, sambungnya.
Artinya, 20 persen DD tersebut bisa dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan ternak terjangkit PMK. Namun sebelumnya Kepala DPMPD Dukcapil NTB mengatakan DD tidak bisa digunakan untuk penanganan PMK. Sehingga seluruh kepala desa di KLU ragu menggunakannya.
Ini yang perlu kami pertegas dan konsultasikan lebih lanjut di pusat, katanya.
Mantan sekretaris Dinas Dukcapil KLU itu mengatakan, akan berangkat ke pusat pada awal Juli mendatang. Penanganan PMK ini harus gotong royong, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah saja, jelasnya.
Sementara terkait vaksinasi PMK, KLU mendapatkan jatah sebanyak 600 ekor. Namun untuk tahap pertama, vaksinasi hanya dilakukan pada 500 ekor saja. Ditargetkan pada 29 Juni mendatang vaksinasi sudah selesai.
Yang melaksanakan adalah petugas medis atau paramedis, katanya.
Pemerintah pusat menginstruksikan vaksinasi PMK ini diprioritaskan pada daerah zona merah, termasuk NTB. Sasarannya, desa yang ternaknya belum terjangkit PMK.
Kalau yang sembuh tidak divaksin lagi karena sudah terbentuk antibodinya, ucapnya.
Mengenai data kasus PMK, dari 95.873 ekor ternak di KLU, 8.165 ekor terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 1.007 ekor dinyatakan sembuh dan 26 ekor mati. Ternak yang masih sakit 7.019 ekor dengan penularan di 38 desa yang ada.
Sisa lima desa ini yang kita sasar untuk vaksinasi PMK, tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Hakamah turun melakukan pemantauan pemotongan ternak. Dia memantau Rumah Potong Hewan (RPH) Tanjung, Sabtu malam (25/6). Dari pantauan tersebut, masyarakat KLU diharapkan tidak panik dan takut membeli daging sapi di pasar.
Belilah di pasar karena sudah dijamin aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), ujarnya.
Politisi Gerindra itu meminta DKP3 segera melakukan biosekuriti. Seperti penyemprotan kandang ternak, lockdown kandang ternak terpapar, pengawasan lalu lintas ternak, hingga vaksinasi ternak yang belum terjangkit.
Serta sosialisasi terus menerus pada peternak di KLU ini, katanya.
Jelang Idul Adha, dirinya berharap Pemerintah KLU membentuk tim pemeriksaan hewan kurban. Hal itu untuk menjamin kesehatan ternak yang akan dikurbankan nantinya.
Ternak yang dikurbankan bila perlu diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan ( SKKH ) dari dokter hewan, tegasnya.
Dirinya juga berharap masyarakat yang berkurban melalui masjid untuk melaporkan ternaknya, pada dokter hewan di UPTD KP3 tiap kecamatan. Kadus dan kades harus melaporkan ternak supaya diperiksa, pungkasnya. (fer/r9)
