DKP3 KLU Diminta Prioritaskan Pembelian Obat PMK

TANJUNG -Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terbilang sangat cepat. Saat ini tercatat 8.165 ternak telah terjangkit dan 26 ekor mati akibat PMK.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu menyampaikan, berbagai upaya dilakukan. Mulai dari penutupan akses masuk ternak di tiga pintu masuk KLU. Hingga penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ini sesuatu hal yang datang tiba-tiba, jadi persiapan APBD tidak ada. Jadi kita gunakan BTT dan ini harus izin pemprov, ujar Djohan dalam jumpa pers, kemarin (24/6).

Dikatakannya, anggaran BTT dianggarkan untuk penanganan PMK Rp 750 juta. Dia meminta penggunaan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembelian obat-obatan. Jika tidak mencukupi, Pemerintah KLU masih bisa menganggarkan kembali di APBD Perubahan.

Saya minta Rp 750 juta ini untuk beli obat, dan ini sudah mulai dicairkan, sambungnya.

Pengobatan secara tradisional juga diminta untuk terus dilakukan. Sambil menunggu proses pengadaan obat-obatan yang melalui proses tender oleh pemerintah daerah.

Tendernya kita upayakan cepat, tidak makan waktu lama, kata politisi PKB itu.

Pemerintah KLU juga telah membentuk gugus tugas untuk penanganan PMK. Mereka nantinya yang akan melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat. Ini menjadi langkah lain pemerintah.

Apalagi mau lebaran kurban, jadi harus hati-hati menangani PMK pada ternak ini, tambahnya.

OPD terkait juga rutin melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan (RPH). Selain itu, pelayanan kesehatan juga dilakukan di 516 kelompok yang ada. Bahkan kegiatan optimalisasi reproduksi ditiadakan sementara, mengingat petugas bisa menjadi wadah penularan.

Mudahan peternak kita tidak merasa pahit menghadapi persoalan ini, harapnya.

Djohan meminta peternak tidak panik dan gegabah dalam mengahadapi PMK ini. Sehingga berdampak pada harga jual ternak yang anjlok.

Kita ikhtiar terus, tandasnya.

Kepala DKP3 KLU Tresnahadi membenarkan pemberian BTT sebesar Rp 750 juta untuk penanganan PMK. Dari jumlah tersebut, Rp 500 juta dialokasikan untuk obat-obatan dan alat kesehatan. Sedangkan Rp 250 juta dialokasikan untuk sosialisasi, rapat koordinasi, operasional petugas, dan honor gugus tugas.

Kami sedang menyusun rencana tender, katanya.

Sedangkan terkait pemotongan ternak, nantinya akan dikeluarkan surat edaran Pemerintah KLU. Isinya mengatur tata cara pemotongan hingga penjualan ternak kurban.

Surat edaran ini mengacu pada edaran Kementerian Pertanian dan MUI, katanya.

Pihaknya juga berencana melakukan konsultasi ke pusat terkait penggunaan Dana Desa (DD). Sebab dalam Perpres 104 tahun 2021 menyatakan DD dialokasikan untuk ketahanan pangan dan hewan.

Data kasus PMK terbaru itu sebanyak 8.165 kasus. Ternak sakit 7.019 ekor, sembuh 1.097 ekor, ternak mati 26 ekor, dan desa tertular sebanyak 38 desa, pungkasnya. (fer/r9)