30.884 Ekor Sapi Terjangkit, Pemprov NTB Dianggap Payah Tangani PMK

MATARAM -Pemprov NTB dinilai payah menangani penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak di Pulau Lombok. Kalau penanganannya seperti ini, artinya provinsi tidak menganggap serius PMK ini, cetus Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) Lalu Winengan, Kamis (23/6).

Winengan mengaku kecewa dengan penanganan PMK dari pemprov. Dua bulan berlalu setelah munculnya kasus pertama di Pulau Lombok, nyaris tak ada intervensi yang dilakukan pemprov, untuk menekan PMK di Lobar.

Kekecewaan Winengan semakin bertambah, ketika tidak ada satu pun statemen dari gubernur maupun wakil gubernur, terkait langkah strategis apa untuk menangani PMK di wilayahnya.

Tidak pernah. Kami rakor dengan Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menko PMK, provinsi (NTB) selalu diwakilkan kadis. Sedangkan provinsi lain, itu hadir gubernurnya, ungkap Winengan.

Ketidakseriusan Pemprov NTB, kata Winengan, bisa menjadi blunder. Apalagi penanganan PMK tidak bisa ditangani sendiri oleh pemkab. Katanya, ketika ada lebih banyak sapi yang sakit karena PMK, bakal mempengaruhi ekonomi masyarakat peternak.

Rugi mereka. Akhirnya apa? Jatuh miskin. Angka kemiskinan bertambah, ini berbahaya bagi stabilitas daerah, tuturnya.

Langkah pemprov yang lamban, membuat pemkab mengupayakan sendiri penanganan PMK. Distan Lobar sampai jemput bola ke Jakarta untuk meminta obat-obatan.

Mohon kebijakan gubernur dan wagub untuk lebih serius atensi PMK ini. Setidaknya ada pergeseran dana BTT (untuk) membantu obat-obatan di kabupaten, tegas Winengan.

Kadistan Lombok Tengah (Loteng) Taufikurrahman juga menilai pemprov lamban tangani PMK. Terutama terkait distibusi obat-obatan. Hanya 10 botol. Sangat sedikit. Sementara hewan ternak yang sakit itu puluhan ribu, kata Taufik.

Karena itu, ia berharap Pemprov NTB ikut mengawal dan membantu distribusi vaksin dari pemerintah pusat. Jika tidak, maka cepat atau lambat seluruh desa di Loteng terjangkit PMK.

Secara nasional, Lobar dan Loteng merupakan dua kabupaten dengan kasus PMK tertinggi se-Indonesia. Dari data siagapmk.id per 23 Juni, kasus PMK di Lombok Tengah telah menjangkiti 11.112 ekor hewan ternak dan 9.835 ekor di Lobar.

Namun, dari data yang dipegang Distan Loteng, jumlah hewan ternak yang terjangkit justru lebih banyak. Hingga kemarin, sebanyak 12.313 kasus PMK terjadi di Loteng. Rinciannya, 12.063 ekor sapi; 177 ekor kerbau; dan 73 ekor kambing. Itu tersebar di 108 desa, ungkap Taufik.

Sejauh ini, laju kasus PMK di Pulau Lombok belum bisa dibendung Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan). Sebagai perbandingan, di 23 Mei lalu, angka kasus PMK baru menjangkiti 4.174 ekor sapi, angkanya kemudian meroket menjadi 35.058 ekor per 23 Juni. Artinya, hanya dalam rentang waktu 1 bulan, terjadi peningkatan kasus sebanyak 30.884.

Total kasus PMK per 23 Juni masih menempatkan NTB sebagai provinsi kedua terbanyak yang hewan ternaknya terjangkit PMK. Meski begitu, hingga kemarin Pemprov belum bisa memastikan berapa jumlah alokasi vaksin PMK yang diberikan pemerintah pusat. Itu tugas Kepala Disnakkeswan yang baru, kata Gita.

Terkait dengan penilaian lambannya penanganan Pemprov, Gita sendiri tidak membantah secara tegas. Ia hanya mengatakan, akan melakukan evaluasi terhadap progres penanganan yang telah dilakukan OPD terakhir. Serta langkah lanjutan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat PMK.

Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga tengah mengupayakan pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mengakselerasi penanganan PMK. Harapannya begitu, bisa terjadi akselerasi, imbuh Gita. (dit/r5)