PMK Sudah Jangkit 1.500 Ekor Ternak

PMK Sudah Jangkit 1.500 Ekor Ternak

Nasional | radarjogja | Selasa, 21 Juni 2022 - 09:41
share

RADAR JOGJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bantul mencatat sudah ada 1.500 hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku hingga Senin (20/6). Temuan kasus PMK di Bumi Projotamansari, banyak ditemukan dari ternak luar daerah.

Kepala DPKP Bantul Joko Waluyo mengatakan, sebaran PMK di Bantul untuk saat ini sudah hampir meluas di seluruh kapanewon. Dari tujuh belas kapanewon, PMK menyebar di enam belas kapanewon. Dengan kasus paling banyak, ditemukan di Kapanewon Pleret. Karena merupakan sentra pemotongan hewan.

Banyaknya temuan kasus PMK di Bantul, diakui Joko berasal dari ternak luar daerah. Yang didatangkan oleh para pedagang lokal. Karena ketersediaan hewan ternak di Kabupaten Bantul memang tidak mencukupi. Mengingat sampai saat ini kami masih mengandalkan ternak dari luar daerah, bebernya Senin (20/6).

Meski demikian, Joko memastikan akan lebih memperketat pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke Bantul. Khususnya menghadapi Hari Raya Idul Adha. Seperti dengan memeriksa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal. Serta memeriksa kondisi ternak ketika sampai di Bantul. Jelang Idul Adha kami pastikan akan lebih memperketat lalu lintas keluar-masuk ternak, ujar Joko.

Terkait dengan upaya penanganan PMK di Bantul, Joko mengaku telah melakukan tindakan cepat. Dengan melakukan pengobatan terhadap ternak, bahkan yang masih bergejala. Upaya itu dilakukan agar ternak bisa segera sembuh dan meminimalisasi kasus kematian.

Lebih dari itu, mantan kabid peternakan dan kesehatan hewan tersebut mengaku, telah meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan vaksin PMK ke Bantul. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kepastian kapan vaksin akan turun. Untuk vaksin yang kami ajukan telah disesuaikan dengan populasi ternak di Bantul, yakni 70 ribu ekor. Sementara untuk obat-obatan ternak kami masih aman stoknya, rinci Joko.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis mengaku, akan melakukan upaya sesuai kewenangannya. Yakni membahas perihal anggaran untuk penanganan PMK pada Juli mendatang. Sehingga harapannya, alokasi penanganan akan ada pada anggaran perubahan. Kemungkinan pada Oktober, dan segera kami akan susun mulai Juli, ujar Wildan. (inu/eno)

Topik Menarik