Publik Tak Puas, Reshuffle Bikin Survei Kinerja Jokowi Makin Anjlok

Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin yang hasilnya menunjukkan penurunan. Turunnya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma`ruf mendapat sindiran dari opoisi.

Dalam survei ini, Litbang Kompas menggunakan metode wawancara tatap muka secara periodik pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022. Responden yang dipilih secara acak sebanyak 1.200 dengan metode pencuplikan sistematis di tingkat 34 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan metode ini 95 persen dengan margin of error +-2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Berdasarkan survei Selasa (21/6/2022), kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma`ruf turun 6,8 persen dibandingkan survei pada Januari 2022. Di awal tahun, tingkat kepuasan terhadap pemerintah di angka 73,9 persen. Pada Juni 2022, kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma`ruf turun menjadi 67,1 persen.

Tingkat kepuasan publik dalam survei ini berdasarkan empat bidang, yakni bidang politik dan keamanan, penegakan hukum, perekonomian, serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ekonomi dan penegakan hukum, terjadi penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 persen dan 8,4 persen. Sementara itu, aspek politik dan keamanan dan kesejahteraan sosial turun 4,5 persen dan 4,9 persen.

Lalu, khusus di bidang ekonomi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa mencapai 64,5 persen. Ketidakpuasan terhadap penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran 54,2 persen. Di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum 44,7 persen, serta pemberantasan korupsi 43,2 persen.

Litbang Kompas juga menyebutkan turunnya tingkat kepuasan publik selaras dengan menurunnya keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin. Pada survei Januari 2022 angka keyakinan sebesar 70,5 persen, namun survei Juni 2022 menunjukkan angka keyakinan menjadi 63,5 persen.

Berikut tingkat kepuasan terhadap Jokowi-Ma`ruf di 4 aspek.

Bidang Politik dan Keamanan: 73,1%
Penegakan Hukum: 57,5%
Perekonomian: 50,5%
Kesejahteraan Sosial: 73,4%
Kepuasan total: 67,1%

Tingkat kepuasan terhadap Jokowi-Ma`ruf di antara pemilih dan bukan pemilih:
Pemilih: 82,8%
Bukan Pemilih: 47,7%

PKS Sindir Reshuffle Lucu

PKS menyebut hasil survei tingkat kepuasan terhadap Jokowi-Ma`ruf turun sebagai hal wajar. PKS menyinggung reshuffle kabinet yang dianggap lucu.

"Wajar turun, harga migor belum juga turun. Reshuffle pun jadi lucu karena tidak menjawab masalah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam cuitan di Twitter, Senin (20/6).

Mardani menyebut masyarakat saat ini tengah kesusahan. Di tengah kesusahan itu, Mardani menyebut pemerintah malah menyuguhi masyarakat dengan drama politik yang minim dampak.

"Hidup susah menonton drama politik yang tidak berdampak. Pernyataan Presiden dan Menkeu bahwa ekonomi susah tambah waswas masyarakat. Wajar kalau mereka bertanya di mana pemerintah?" kata Mardani.

Menurut Mardani, rakyat bisa kian pesimistis dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Dia meminta pemerintah menenangkan rakyat.

"Pemerintah perlu mengirim sinyal kuat bahwa kita akan bergandeng tangan menghadapi krisis ini. Kenyataannya, masyarakat kian berat dan pemerintah terus kirim sinyal yang tidak menangkap keresahan ini," katanya.

Demokrat: Harga Sembako Mahal

Partai Demokrat (PD) menilai anjloknya kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma`ruf disebabkan oleh beberapa faktor, dari kenaikan harga bahan pokok hingga soal reshuffle kabinet.

"Merespons hasil survei Litbang Kompas yang memotret semakin menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sangat wajar dan tampak kasat mata," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (20/6).

Pelantikan menteri, Rabu (15/6/2022) berjalan dengan menghadirkan beberapa momen tidak biasa. Pelantikan ini adalah hasil reshuffle kabinet Jokowi. (dok. Istimewa)

"Bahkan ada dugaan tingkat penurunan itu lebih besar dari persentase yang terekam dengan persentase mencapai double digit," imbuhnya.

Kamhar memaparkan dari berbagai hasil kunjungan PD ke daerah, keluhan masyarakat masih berkutat pada persoalan kenaikan harga bahan pokok. "Sesuai temuan dan aspirasi yang kami peroleh pada hasil kunjungan di berbagai daerah, semuanya memiliki keluh kesah yang sama, persoalan mahalnya harga-harga sembako dan berbagai kebutuhan hidup lainnya, daya beli, dan penghasilan masyarakat yang belum membaik, termasuk persoalan ketersediaan lapangan kerja," ujarnya.

"Pada bidang hukum juga sangat terasa praktik tebang pilih dalam penegakannya, termasuk pada pemberantasan korupsi yang semakin lemah. Berbagai kasus korupsi, koruptor selalu menang dan akhirnya bebas," lanjut Kamhar.

Kamhar menduga penurunan tingkat kepuasan ini juga merupakan dampak dari tindak-tanduk politik lingkaran Jokowi. Dia menilai tindak-tanduk politik lingkaran Jokowi justru mempertontonkan keinginan melanggengkan kekuasaan.

"Demikian pula pada bidang politik. Berbagai upaya mencederai agenda reformasi dilakukan secara vulgar oleh lingkar dalam kekuasaan. Mulai dari Menko, Menteri sampai Kepala Kantor Staf Presiden. Tak ada yang mencerminkan kenegarawanan, terbaca publik semuanya hanya memperturutkan syahwat melanggengkan kekuasaan yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa ini sesuai arahan dan keinginan tuan yang mereka layani," ucapnya.

Kamhar lantas menyindir reshuffle 15 Juni. Menurutnya, perombakan kabinet itu tidak dilakukan dengan tujuan perbaikan kinerja, melainkan untuk mengakomodasi kepentingan politik.

"Kami berkeyakinan jika jejak pendapat dilakukan hari ini, maka akan semakin merosot lagi. Karena hasil perombakan kabinet yang sejak jauh-jauh hari bergulir di tengah berbagai persoalan ekonomi dan politik yang terjadi, ternyata berakhir antiklimaks," ujarnya.

"Perombakan kabinet terbaca hanya sebagai upaya konsolidasi politik dan memuaskan orang dekat dan koalisi saja, tidak mencerminkan optimisme peningkatan kinerja, malah semakin gemuk atau kabinet obesitas, 180 derajat atau berkebalikan dari janji Pak Jokowi di awal periode pertama untuk membentuk kabinet ramping dan ahli, yang bahkan tak pernah sanggup dipenuhinya sampai di akhir periode kedua ini," sambung Kamhar.

Senior PDIP Singgung Petinggi Sibuk 2024

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai ada dua hal yang menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini.

"Kenaikan harga barang-barang secara umum dan kesibukan para petinggi yang lebih disibukkan dengan urusan persiapan perhelatan politik 2024, ini dua hal yang paling disorot dan dirasakan saat survei dilakukan," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin (20/6).

"Ini menurunkan optimisme dan keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah," lanjutnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR itu mengatakan hasil survei tersebut menyiratkan keinginan masyarakat agar pemerintah fokus pada capaian kerja yang nyata ketimbang hanya beretorika. Menurutnya, pemerintah diminta mampu bekerja dengan hasil konkret.

"Hasil survei menyiratkan harapan masyarakat agar pemerintah mengurangi porsi retorika, dan lebih fokus untuk menghasilkan capaian-capaian yang nyata. Harus mampu membuahkan hasil konkret atau delivery of results," lanjutnya.

Menteri yang baru dilantik Jokowi telah resmi masuk Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan menteri baru adalah hasil reshuffle kabinet Jokowi tahun 2022. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Respons Zulhas dan Mahfud Md

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokow-Ma`ruf Amin yang anjlok di Litbang Kompas. Zulhas menyebut orang marah jika ada inflasi.

"Pasti orang akan marah kalau inflasi, makanya tugas kita," kata Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).

Zulhas mengatakan bakal memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. Zulhas ingin masyarakat mengetahui secara utuh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Ya tentu seperti komunikasi yang jelas, yang bisa dimengerti oleh masyarakat, kenapa ini naik dan mana yang bisa diperkuat subsidinya, sehingga bisa dipahami secara utuh. Saya kira itu bisa mengembalikan," ujar Zulhas.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi mengenai survei Litbang Kompas terkait penegakan hukum. Mahfud mengatakan naik dan turun angka di survei merupakan hal yang wajar.

"Ya biasa kan turun naik gitu. Turun naik itu tergantung pada peristiwa pada saat survei itu," ujar Mahfud dalam wawancara terpisah.

"Ya kita anggap semua itu turun naik itu sebagai informasi, tidak ada apa-apa, fakta itu," sambung Mahfud.